News

Cegah Korona Mewabah, Pemerintah Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Lebaran 2020

FaseBerita.ID – Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pengaturan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya wabah virus Korona.

“Untuk ?pengaturan mudik Lebaran Idul Fitri 2020, sekaligus sebagai upaya mencegah persebaran virus Korona ini,” ujar Fadjroel kepada wartawan, Senin  (30/3).

Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua elemen masyarakat tetap fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19. Misalnya dengan mengurangi mobilitas antar daerah.

“Kebijakan ini untuk memutus mata rantai persebaran virus Korona,” katanya.

Selain itu, lanjut Fadjroel pemerintah juga telah secara gencar mengimbau ke masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi Covid-19, dan bagi masyarakat yang terlanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan.

“Jadi yang sudah mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan juga,” ungkapnya.

Fadjroel juga menuturkan, ?Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

“Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi,” pungkasnya.

14 Ribu Warga Tinggalkan Jabodetabek

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat adanya arus mudik atau pulang kampung lebih cepat dari biasanya. Hal ini terjadi karena Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tanggap darurat bencana Covid-19. Mobilitas yang tinggi ke daerah dinilai rentan penularan Covid-19.

“Laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIJ, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi mudik lebaran 2020 melalui video conference, Senin (30/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, ada sekitar 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari wilayah Jabodetabek ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Jogjakarta. Jumlah ini, kata Jokowi, belum digabungkan dengan warga yang menggunakan moda transportasi lain.

“Selama delapan hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY,” ujar Jokowi.

Kepala negara menyebut, percepatan arus mudik ini umumnya dilakukan oleh para pekerja sektor informal. Karena pendapatannya yang menurun bahkan tidak ada sama sekali karena adanya kebijakan pembatasan sosial. “Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik,” beber Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi tak menginginkan adanya mobilitas orang yang tinggi ditengah mewabahnya virus korona. Kepala negara meminta agar pemerintah daerah lebih tegas mengeluarkan imbauan pelarangan mudik. “Adanya mobilitas orang yang sebsar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (jp)

USI