News

Camat Buntu Pane Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penggelapan Dana RTLH

ASAHAN, FaseBerita.ID – Camat Buntu Pane R Sitorus dan sejumlah saksi diperiksa pihak Polres Asahan terkait dugaan penggelapan Dana Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Desa Lestari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yang diduga dilakukan sejumlah koordinator RTLH se Kecamatan Buntu Pane.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Camat Buntu Pane R Rambe saat dkonfirmasi awak media di Kantor Camat Buntu Pane, Minggu (15/9/2019). Rambe juga menilai pemanggilan camat mungkin hanya sebagai saksi.

“Diduga kuat TF dan rekannya yang menggelapkan dana RTLH. Hingga kini TF mengilang entah kemana. Dalam hal ini camat dan Dinas Sosial tidak bersalah sebab dinas dan camat perintahkan koordinator RTLH untuk memberikannya kepada masyarakat,” tambah Rambe.

Informasi dihimpun  dari sejumlah warga, Dana RTLH untuk warga miskin diduga telah digelapkan TF usai pencaiaran di salah satu Bank swasta di Kisaran sekira akhir 2018 lalu dengan dalih akan mengembalikannya kepada warga dengan bentuk material bangunan.

“Dana yang diterima warga sekira Rp6,5 juta per kepala keluarga. Uang Rp6,6 juta beserta Buku Tabungan itu diambil TF dan rekannya kemudian uang  Rp500 ribu dikembalikan lagi kepada kami dengan janji pada Juli 2019 lalu meterial bangunan akan diantarkan ke warga seharga Rp6 juta. Namun faktanya hingga September 2019 saya dan rekan saya hanya diberi material seharga sekira satu juta lima ratus ribu rupiah dengan rupa material satu buah pintu dan dua jendela. Kemudian hal ini telah dilaporkan kepada polisi dan saya telah membetikan keterangan di kantor polisi,” ujar Asber Pasaribu selaku korban kepada wartawan.

Dari sejumlah sumber menyebutkan program RTLH di Kecamatan Buntu Pane merupakan Pocer salah satu anggota dewan, hal ini juga dibenarkan oleh TF saat menemui awak media Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Riky saat ditemui awak media mengaku telah mengambil keterangan saksi.

Sementara itu Said Musy selaku tokoh Pemuda Asahan mengecam keras komplotan pengelapan uang rakyat miskin. Hal itu mencederai kepercayaan terhadap penyelenggara perealisasian uang negara. Polisi jangan ragu, hal itu harus diusut tuntas meskipun jika harus melibatkan anggota dewan. (cr1/rah)

USI