News

Bupati Simalungun Diduga Langgar Sumpah, GEMAPSI Minta DPRD Bentuk Pansus

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID -Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) berunjuk rasa ke kantor DPRD Simalungun, Selasa (28/9/2021).

Mahasiswa dan pemuda yang dipimpin Anthony Damanik dan Jahenson Saragih ini mendesak DPRD Simalungun membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah jabatan Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Dalam rombongan turut belasan pegawai PDAM Tirtalihou, yanh juga menyampaikan uneg-uneg, termasuk soal belum gajian selama 5 bulan.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani hadir bersama para pimpinan dan anggota DPRD, yang pada jadwal yang sama sedang menggelar sidang parilurna pengesahan perubahan APBD Simalungun tahun 2021.

Jahenson Saragih saat membacakan pernyataan sikap, diantaranya menyampaikan GEMAPSI menduga Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga melakukan pelanggaran hukum dengan adanya penjualan foto, spanduk dan atribut kepada sekolah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Belum ada yang konkrit dari janji kampanye dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

Bupati Simalungun diduga tidak menghormati pluralisme dan kemajemukan di Simalungun.

Penerimaan rekor MURI terkait Haroan Bolon dinilai mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat, sebab yang bekerja, membiayai adalah rakyat dan pertanggungjawabannya belum diumumkan kepada masyarakat.

Bupati Simalungun juga diduga menyakiti perasaan masyarakat yang memiliki jati diri Simalungun, dengan mengangkat Sekda yang bukan orang Simalungun.

Bupati Simalungun juga diduga telah melakukan praktek KKN dengan mengangkat guru SMP fungsional bermarga Sinaga jadi Kabid Dinas Pendidikan, mengangkat Sekda bermarga Sinaga, mengangkat tenaga ahli bermarga Sinaga.

Menanggapi aspirasi pegawai PDAM dan Gemapsi, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani menyampaikan, bahwa kondisi saat ini DPRD Simalungun sedang menuntaskan pembahasan P-APBD Simalungun tahun 2021. Rencananya disahkan hari Selasa, dan kemudian dieksaminasi ke Gubernur Sumut.

“Untuk masalah PDAM akan kita rapatkan Minggu depan, kita akan panggil seluruh pihak. Namun untuk tuntutan Gemapsi membentuk pansus harus dirapatkan dengan pimpinan dan fraksi,” kata Timbul.

Dijelaskan Timbul, setelah rapat perubahan APBD tuntas, pihaknya akan mempelajari kemungkinan pembentukan pansus sesuai aturan yang berlaku.

“Pimpinan DPRD itu itu kolektif kolegial, keputusan harus atas persetujuan bersama. Kami akan pelajari, apa dasarnya dibentuk pansus, apakah sesuatu persoalan sudah melanggar sumpah jabatan dan peraturan peranundangan- perundangan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPRD, massa membubarkan diri dan para anggota DPRD melanjutkan rapat paripurna pembahasan perubahan APBD 2021.

Massa Gemapsi dan pegawai PDAM Tirta Lihou di Kantor DPRD Simalungun.

Betty: Tuduhan Tidak Beralasan

Terpisah, terkait aksi unjuk rasa beberapa pegawai PDAM Tirta Lihou, Dirut Betty R Sinaga menyayangkan aksi tersebut.

Menurutnya, aduan dan keluhan para pegawai menurut prosedur disampaikan kepada manajemen. Permasalahan pegawai yang disampaikan, merupakan akibat tindakan tidak disiplin para pegawai. Jika menuruti aturan, semua pegawai bekerja dengan baik dan mendapatkan haknya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

“Ada hak dan kewajiban dalam perusahaan. Mereka jangan hanya menuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Pegawai yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi,” kata Betty Sinaga.

Menurut Betty, unjuk rasa pegawai sebagai tanda dan bukti tidak loyal kepada perusahaan dan kepada Bupati Simalungun sebagai pimpinannya.

” Seharusnya jika merasa ada yang salah dengan perusahaan disampaikan kepada direksi,”, sebut Betty.(esa/fase)