News

Bupati Paluta Sampaikan Nota Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019

PALUTA, FaseBerita.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan agaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2019, Senin (15/7/2019) sore.

Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap didampingi wakil ketua I Orial Badry Harahap, wakil ketua II Basri Harahap dan dihadiri Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Wabup Paluta Hariro Harahap, Sekdakab Paluta Burhan Harahap, para asisten lingkungan Setdakab Paluta, pimpinan OPD, camat, Forkompida beserta undangan lainnya.

Bupati Paluta Andar Amin Harahap dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Paluta tahun 2019 dilakukan berlandaskan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Paluta tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sampai dengab semester pertama tahun anggaran 2019, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, penganggaran dana kelurahan, penyusunan perencanaan kegiatan fisik tahun 2019, penganggaran kurang bayar fisik tahun 2018, kegiatan pemutakhiran asset yang disarankan oleh BPK, adanya pekerjaan fisik yang kebutuhannya mendesak dan harus dianggarkan, penganggaran perlengkapan kantor untuk mendukung operasional bagi OPD yang menempati kantor baru.

Kemudian, kewajiban terhadap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, pengadaan sarana pelayanan umum, adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan PAD serta penganggaran Silpa hibah pusat tahun 2018.

“Sejalan dengan hal tersebut, untuk tercapainya kinerja keuangan daerah diperlukan adanya perubahan APBD tahun 2019,” ujarnya.

Bupati menyampaikan bahwa, sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2019, maka disusunlah secara umum asumsi rancangan KUPA dan PPAS-P tahun 2019 yang diajukan yakni perubahan struktur pendapatan daerah kabupaten Paluta tahun anggaran 2019 bertambah sebesar 35,9 juta Rupiah atau 3 persen dari anggaran sebelumnya yaitu sebesar 1,197 triliun rupiah menjadi 1,233 triliun rupiah.

Untuk dana perimbangan bertambah sebesar 175 juta rupiah atau bertambah sebesar 0,02 persen dari anggaran sebelumnya sebesar 783,622 miliar rupiah menjadi 783,797 miliar rupiah. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah bertambah sebesar 36,293 miliar rupiah atau 10 persen dari anggaran sebelumnya 364, 412 miliar menjadi 400,706 miliar rupiah.

Selanjutnya untuk struktur belanja daerah kabupaten Paluta bertambah sebesar 22,973 miliar rupiah atau 1,9 persen dari jumlah sebelumnya sebesar 1,226 triliun rupiah menjadi 1,249 triliun rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung berkurang sebesar 11,546 miliar dan belanja langsung bertambah sebesar 34,520 miliar rupiah.

Bupati menambahkan, perubahan kebijakan pembiayaan daerah memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018 dan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2019 sampai dengan semester I (satu) tahun 2018. Penerimaan pembiayaan SiLPA tahun 2018 berkurang sebesar 10,556 miliar rupiah dari target awal sebesar 30 miliar menjadi 19,443 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar 2,411 miliar rupiah dari target awal sebesar 468,2 juta rupiah menjadi 2,880 miliar rupiah untuk penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PT Bank Sumut.

“Penjelasan substansi lebih rinci dari perubahan asumsi KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun 2019 dapat dilihat pada rancangan yang akan kami sampaikan kepada dewan yang terhormat untuk selanjutnya dapat dibahas dan disepakati bersama sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Usai menyampaikan nota penjelasan, Bupati Paluta Andar Amin Harahap didampingi Wabup H Hariro Harahap menyerahkan pengajuan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2019 Pemkab Paluta kepada pimpinan DPRD Paluta untuk dibahas dan disepakati bersama sesuai prosedur dan aturan. (ais)