News

Buntut 1.695 Guru PNS Nyaris Dipecat, Kadis Pendidikan Simalungun harus Divaluasi…

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Sebanyak 1.695 guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Simalungun memang batal diberhentikan. Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Simalungun Elfiani Sitepu, selaku atasan dari para guru tersebut, dinilai tidak profesional sehingga harus dievaluasi.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Simalungun, Bernhard Damanik di ruang kerjanya, Selasa (13/8/2019) sekira pukul 11.00 WIB. Menurut Bernhard, sebenarnya Elfiani sudah sangat mempermalukan atasannya, dalam hal ini Bupati Simalungun JR Saragih. Sebab, pemberhentian guru merupakan usulan Elfiani.

“Bupati (Simalungun) sudah pantas dan layak mengevaluasi jabatan Kadis Pendidikan. Bupati harus lebih selektif terhadap jabatan structural, khususnya Dinas Pendidikan karena menyangkut masa depan Simalungun,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisdik Simalungun Elfiani Sitepu melalaui Sekretaris Dinas Parsaulian Sinaga saat dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait dicabutnya 3 Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian guru, mengatakan guru berstatus ASN harus tetap menyesuaikan gelar pendidikannya.

“Baru kami terima tadi bahwa SK Bupati tentang pembatalan pemberhentian itu dikeluarkan oleh Bupati, Kamis (8/8). Kita harus melaksanakan rekomendasi Kemendikbud dan SK Bupati yang baru, makanya kita tadi mengadakan rapat bersama Korwil, supaya semua guru bertugas seperti biasa dan dikembalikan ke jabatan semula,” jelasnya.

Masih kata Parsaulian, dalam surat rekomendasi Kemendikbud itu seluruh guru PNS berusia  di bawah 56 tahun harus menyesuaikan ijazah Strata Satu (S1)-nya.

“Menurut surat rekomendasi Kemendikbud, seluruh guru PNS yang belum sarjana di bawah usia 56 tahun harus menyesuaikan S1-nya. Tapi guru PNS yang usia 56-60 tahun yang belum sarjana, tidak diwajibkan kuliah. Jadi bisa dibayarkan sertifikasinya,” katanya.

Dipanggil

Sebelumnya, sehari setelah dikeluarnya surat rekomendasi Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5873/B.BI.3/GT/2019 tanggal 7 Agustus 2019, tentang Rekomendasi Pembatalan Pemberhentian 1.695 Guru PNS, Bupati Simalungun JR Saragih langsung mencabut 3 SK. Hanya saja, meski 3 SK pemberhentian guru dicabut, DPRD Simalungun berencana meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

Seperti dikatakan Bernhard Damanik, pihaknya masih akan meminta penjelasan terkait ada rentang waktu, antara 26 Juni sampai 8 Agustus 2019, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Disdik Simalungun yang acuannya SK pemberhentian. Sebab telah dilakukan pergantian kepala sekolah dan Korwil Pendidikan Kecamatan.

“Dengan dicabutnya SK, maka ada dampak-dampak atau efek rentetan. Kepala sekolah dan Korwil yang sudah diganti, agar dikembalikan ke jabatannya semula. Sebab mereka diganti dengan mengacu pada SK pemberhentian guru,” jelasnya.

Terpisah, mantan Korwil Pendidikan Kecamatan Dolok Panribuan Marolop Panjaitan mengaku ikut dicopot jabatannya. Saat diwawancarai di ruang Komisi IV DPRD Simalungun kemarin, mengaku pihaknya resah dan menilai kebijakan Kadisdik mencopot kepala sekolah dan 4 Korwil tidak sesuai mekanisme.

“Tidak ada peringatan dan panggilan, kami ada 4 Korwil dan Kepala SMP Negeri di Jorlang Hataran, Johny Simatupang langsung dicopot. Itu keputusan sepihak kayak model preman,” keluhnya.

Keempat Korwil yang dicopot yaitu Marolop Panjaitan Korwil Kecamatan Dolok Panribuan digantikan Aman Sitorus, Agustinus Sitanggang Korwil Kecamatan Panei digantikan Herlince Purba. Purnama Gultom Korwil Kecamatan Purba digantikan Sahat Purba, dan Korwil Kecamatan Bandar Lasmida Sirait digantikan marga Situmorang. (mag-05)