News

BPK Temukan ada Rumah Warga Berdiri di Areal Sekolah

SIANTAR, FaseBerita.ID – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan masih ada beberapa bangunan rumah milik warga berdiri di area SD Negeri di sejumlah kecamatan Kota Siantar.

Temuan itu didapat saat BPK melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran luas tanah di 30 SD Negeri di Kota Siantar pada tahun 2018.

Dalam laporan BPK tahun anggaran 2018 yang diterbitkan Maret 2019, disebutkan bahwa penatausahaan dan pencatatan asset gedung dan bangunan belum memadai.

Disebutkan bahwa tingkat SD Negeri, terdapat bangunan yang dicatat pada KIB C masing-masing sekolah, namun tidak dapat ditunjukkan keberadaan fisiknya senilai Rp274.200.000. Kemudian terdapat tujuh unit gedung dan bangunan pada empat sekolah dasar yang terindekasi belum dicatat dalam KIB C. Terdapat satu unit gedung dan bangunan di satu sekolah dasar, yang sudah dirobohkan namun masih dicatat pada KIB C. Atas kondisi tersebut belum dilakukan pengusulan penghapusan oleh pengurus barang Disdik dibidang asset BPKD.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas KIB C, diketahui terdapat pencatatan atas gabungan, atas rumah dinas guru/kepala sekolah senilai Rp2.086.920.000. Rumah dinas tersebut berlokasi di Jalan Handayani, kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Sitalasari.

Penelusuran lebih lanjut yang dilakukan BPK diketahui bahwa selain di lokasi Jalan Handayani terdapat juta perumahan dinas di Jalan Tambun Timur, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Sitalasari yang penghuninya sebagian besar pensiunan PNS guru/kepsek yang dapat dikategorikan sebagai pihak ke III.

Dari konfirmasi BPK kepada pengurus barang Disdik dan bidang asset BPKD, diketahui tidak terdapat BA pinjam pakai atas rumah dinas tersebut dan belum ada peraturan yang diterbitkan untuk mengatur tata cara penggunaan/pinjam pakai rumah dinas.

Dengan berdirinya bangunan masyarakat di komplek sekolah, BPK menyimpulkan permasalahan tersebut akan mengakibatkan potensi timbulnya konflik dengan masyarakat terkait asset tanah, sehubungan dengan berdirinya bangunan masyarakat diatas tanah pemda dan berpotensi menimbulkan sengketa atas asset rumah dinas yang ditempati pihak yang berstatus pensiunan PNS.

Penggunaan rumah dinas guru/kepsek yang sebagian masih dihuni oleh pensiunan, akan dilakukan penertiban dan penatausahaan penggunaan pakai rumah dinas tersebut membuat regulasi tentang tata cara penggunaan pakai rumah dinas.

BPK kemudian merekomendasikan kepada walikota Pematangsiantar agar memerintahkan kepala dinas pendidikan melakukan pengawasan penatausahaan dan pengamanan BMD yang digunakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku. Kemudian Mengintruksikan pengurus barang dan pembatu pengurus barang mengelola rumah dinas guru/kepsek sesuai ketentuan. Dan mengintruksikan pengurus barang dan pembantu pengurus barang SDN menelusuri asset bangunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya serta lebih cermat mencatat asset gedung dan bangunan.

Terpisah, Eddy Nuah Saragih Kepala Dinas pendidikan yang didampingi Ferdinan Tampubolon staf pengurus aset dinas pendidikan saat ditemui media ini baru-baru ini membenarkan adanya temuan BPK tersebut. Ferdinan mengatakan pihak Dinas Pendidikan telah membicarakan dengan bidang aset Pemko dan juga PUPR.

“Kasus ini sudah lama, itupun sudah ditindaklanjuti sama BPKD Siantar dan sedang direkap. Kalau untuk rumah dinas kepala sekolah yang menindak lanjuti itupun yang pensiunan itu menjadi penjaga sekolah itulah pensiunan yang menempati,” ujarnya.

“Kita sudah intruksikan kepada kepala sekolah agar aset sekolah tidak diperjual belikan. Sepajanjang ini pihak dinas dan Sekolah tidak ada menyewakan tempat. Kalau ada yang seperti itu bisa dilaporkan kepada kita dan akan kita tindak lanjuti. Saya sudah pernah mendatangi rumah-rumah dinas dan tidak ada yang disewakan dan menayakan langsung ke kepala sekolah dan yang menempati,” tegasnya. (mag-04)

USI