News

Bolos, PNS Diskorsing Tunjangan Dipotong

FaseBerita.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas usai libur hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah, akan menerima sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja serta skorsing selama tiga hari.

“Sebagaimana instruksi dari Surat Keputusan Menpan RB, bahwa seluruh Pengawai Negeri Sipil wajib hadir setelah libur panjang, yaitu dimulai dengan apel pagi 10 Juni 2019,” kata Tjahjo dalam apel pagi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (10/6/2019).

Tjahjo meminta kepada Eselon I dan II untuk mencatat staf-stafnya yang tidak masuk pada hari pertama kerja (Senin, red). Namun, bagi PNS yang meminta izin dengan alasan yang jelas, akan mendapat keringanan.

“Oleh karenanya untuk Eselon I dan Eselon II, usai upacara diminta mencatat kembali seluruh staf dan di bawahnya, siapa-siapa yang belum hadir pada upacara pagi. Kecuali ada izin sakit atau ada keperluan keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan,” ucap Tjahjo.

Tjahjo menyebut, bagi yang tidak masuk tanpa keterangan, langsung diberikan surat peringatan resmi yang langsung ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri. Bahkan mereka yang tidak masuk akan mendapat sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan skorsing selama tiga hari.

“Akan diberikan sanksi peringatan tertulis dari Sekjen Kemendagri dan pemotongan tunjangan kinerja serta di skorsing selama tiga hari. Ini semata demi untuk meningkatkan disiplin kerja mematuhi aturan yang ada,” jelas Tjahjo.

Tunggu Laporan dari Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara online di Command Centre KemenPAN-RB, Senin (10/6/2019).

Dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Syafruddin memantau kehadiran melalui aplikasi SiDina.

Menteri Syafruddin menjelaskan, kehadiran para ASN di 543 pemerintah daerah dan 88 pemerintah pusat terpantau melalui aplikasi tersebut.

Hingga saat ini, sejumlah instansi telah menginput data kehadiran ASN. Laporan setiap instansi pemerintah itu akan ditutup pukul 15.00 WIB, sehingga data akan terus bergerak sampai batas waktu yang telah ditentukan.

“Kami memberikan batas waktu kepada instansi sampai pukul 15.00,” ujar Menteri Syafruddin.

Setelah keseluruhan data terkumpul, hasil akan dianalisis dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

Selain memantau secara online, Menteri Syafruddin akan melakukan sidak langsung ke sejumlah instansi.

Sebelumnya menpan-rb telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) di seluruh instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN seusai cuti bersama hari raya idulfitri 1440 H, yakni Senin, 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN tersebut diinput melalui http://sidina.menpan.go.id.

Pada aplikasi SiDina, bisa Dilihat jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir. Untuk pegawai yang tidak hadir, dapat diketahui juga alasannya antara lain izin, sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti sakit, cuti tahunan atau bahkan tanpa keterangan.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin, 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menpan-RB serta ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id. (jpnn)