News

Berharap Perguruan Tinggi Merespon, Permendikbudristek PPKS Didukung PMKRI

SIANTAR, FaseBerita.ID-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Mahasiswa berharap perguruan tinggi segera merespon dan membentuk satuan tugas seperti yang dimaksud dalam Permen tersebut.

Namun, untuk frasa dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf b, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf m, yang diduga multitafsir atau bermakna ganda, dapat dilakukan peninjauan untuk perbaikan kembali agar maknanya pasti.

Dian Siagian, dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi mengaku sangat mendukung segala upaya untuk memastikan civitas kampus nyaman melaksanakan aktifitas.

“Saya sangat mendukung adanya aturan ini, terlepas ada pro kontra di masyarakat, itu hal yang biasa di negara demokrasi seperti bangsa kita,” ucapnya.

“Kita sangat berharap perguruan tinggi atau kampus merespon positif aturan ini, dan segera mengimplementasikan dengan membentuk satgas atau draf turunan seperti yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tersebut,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Edis Galingging, selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar.

“Saya sangat mendukung semangat adanya aturan tersebut, yang di mana aturan tersebut bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Soal kekerasan seksual di dunia kampus sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan mahasiswa, tapi bukan berarti kita mengamini hal tersebut,’ kata Edis.

“Karena itu, kita sangat mendukung adanya semangat aturan ini. Hal tersebut bisa menjadi acuan atau SOP bagi kampus dalam hal pencegahan dan penangan kekerasan seksual di kampus. Kita sangat berharap agar pihak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di Kota Pematangsiantar agar merespon baik aturan ini dan segera membuat regulasi turunan, guna mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual di dunia kampus,” tambahnya. “Kalau ada subtansi yang kurang jelas dalam aturan tersebut, kita harap Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk menyelesaikannya. Yang pasti kita sangat dukung adanya aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal ini sudah lama kita tunggu. Sehingga seluruh warga kampus, baik mahasiswa atau mahasiswi, tenaga pendidik, dan pegawai memperoleh kenyamanan dalam beraktivitas di lingkungan kampus,” tutup Edis.(rel/fabe)