News

Bawaslu Tapanuli Selatan Didemo

TAPSEL, FaseBerita.ID – Aliansi Pengurus Dewan Pergerakan Nasional Pencegah Korupsi RI (GNPK-RI) di Kota Padangsidimpuan, Senin (13/5), demo ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapanuli Selatan di Jalan Willem Iskander Kota Padangsidimpuan.

Mereka menuntut institusi pengawas pemilu itu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan di Dapil III Tapsel, yang telah dilaporkan.

Sebagai Kordinator lapangan, Agus Halawa dengan massa kuran lebih 30 orang, meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapsel agar serius dalam menindaklanjuti kasus dugaan kecurangan yang telah dilaporkan oleh beberapa Orang Caleg.

Laporan Pengaduan dari empat caleg dari Partai PKB, PDIP dan Gerindra itu sudah dibuat pada Tanggal 06 Mei 2019 dengan Aspirasi Meminta kepada Ketua KPU agar melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Tuan Bawaslu dan KPU, ingat nyawa demokrasi berada di tangan Rakyat dan Suara Rakyat jangan dicederai, dicuri serta dicurangi. Kami mengecam dan mendesak agar Bawaslu dan KPU Tapsel melakukan perhitungan suara kembali di Tingkat Kecamatan Batang Angkola Dapil III,” kata Agus Halawa dari pengeras suara.

Tak lama kemudian, 6 orang perwakilan massa termasuk Agus Halawa diajak bertemu mendengar penjelasan di dalam Kantor Bawaslu Tapsel yang juga saling membelakangi dengan Kantor KPU Tapsel itu.

Penjelasan dari Staf Ahli Bidang Pelanggaran Pemilu Bawaslu Tapsel, Roy Pandu Batubara serta Fahrur Rozi dan lainnya yang menyebutkan pembatalan tindaklanjut sebab tidak adanya kelengkapan materil. Disni juga saling adu argumen berlangsung dengan suara yang acapkali meninggi.

Dari pihak Bawaslu menyebutkan, Berdasarkan berkas Laporan yang diberikan kepada pihak Bawaslu semuanya tidak terpenuhi syarat Formal dan Materil Pelaporan. Sedangkan Laporan yang diberikan, katanya tidak memenuhi unsur unsur Pelanggaran Pidana Pemilu. Kemudian, laporan yang diberikan sudah ditangani oleh Pihak Pengawas Pemilu pada Tingkat Kecamatan.

“Berkas Laporan yang kami terima dari Pihak terlapor sudah Kami sampaikan ke pihak Sentra Gakumdu. Pihak dari Gakumdu sudah diberhentikan,” kaya Rozi menjawab.

Sementara menurut Agus Halawa, Ketua PAC PKB Bonaruddin Dalimunthe dan dari PDIP, Oral Pallo Simanungkalit. Pelanggaran yang terjadi sudah sangat lengkap, sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan.

Salahsatunya, adanya anak-anak yang menggunakan suara bermodal C6 milik orang lain di TPS I dan III di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayurmatinggi. Dan ini kata mereka, dibayar oleh seorang oknum caleg.

“Lho, bagaimana tidak melanggar hukum. Itu sudah pidana pemilu. Saya bisa hadirkan saksi, anak-anak itu, dan bahkan yang membayarkannya bisa saya hadirkan,” kata Bonaruddin dengan raut wajah kesal dan sesekali berdiri dari kursinya dalam dengar pendapat bersama staf di Bawaslu Tapsel.

Meski pun tak puas dengan jawaban dari Bawaslu yang tidak menindaklanjuti pelaporan mereka. Massa kemudian beranjak dan berencana melanjutkan aksinya di Sekretariat KPU Kabupaten Tapsel. Namun sayangnya, hal terpaksa batal sebab massa tidak mengantongi SPTP, sebagai izin untuk melaksanakan unjuk rasa. (san)

USI