News

Bawaslu Minta KPU segera Distribusikan APD Tepat Waktu

FaseBerita.ID – Ombudsman RI menemukan fakta bahwa, alat pelindung diri atau APD  yang diperuntukan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), belum semuanya terdistribusi dengan baik di seluruh Indonesia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, meminta kepada KPU untuk menomorsatukan pendistribusian APD tersebut. Sebab pencoblosan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini hanya tinggal hitungan hari saja.

’’Karena ini juga bagian dari pengawasan kami, maka kami juga menginstruksikan kepada jajaran pengawas kami untuk mengingatkan kepada KPU agar distribusi logistik APD ini juga pada saatnya tersedia,’’ ujar Abhan dalam konfrensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/12).

Selain itu, Abhan juga meminta pengukur suhu tubuh atau thermo gun bisa tersedia di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sebab alat tersebut adalah salah satu pencegahan untuk mengetahui orang tertular Covid-19 atau tidak. ’’Contoh soal thermo gun ini masih banyak kekurangan dari hasil pengawasan kami di jajaran daerah,’’ katanya. ’’Thermo gun itu saya kira pintu masuk untuk mendeteksi orang. Karena kan tentu pemilih ini tidak semuanya pernah rapid test. Maka diteksi awalnya adalah di thermo gun,’’ tambahnya.

Oleh sebab itu, Abhan meminta logistik-logistik yang berkaitan dengan protokol kesehatan sesegera mungkin untuk bisa dipenuhi oleh KPU. Itu merupakan penting mengingat Pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. ’’Logistik-logistik lain juga kami mengingatkan mengingatkan KPU untuk supaya logistik ini pada saatnya kebutuhan itu ada dan sudah ada. Karena itu kepentingan urgen,’’ ucap dia.

Sebalumnya, Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala menyebutkan pihaknya telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Hasilnya, dari 31 KPU kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD.

Dari hasil investigasi tersebut, Adrianus menyampaikan adanya dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan kelengkapan APD yang tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian secara patut.

’’Hasil temuan kami ini mungkin hanya gambaran kecil dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Namun, gambaran 72 persen KPU daerah yang belum menyalurkan APD ini bisa menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD oleh 31 KPU, baik kabupaten/kota, di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin. (jp/fabe)

iklan usi