News

Basis Data Pemilih Pilkada Diubah, Dukcapil Siapkan DP4 Terbaru

FaseBerita.ID – Perubahan jadwal pilkada dari September ke Desember 2020 membuat progres penyusunan data pemilih sedikit terhambat. Sebab, basis data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) dipastikan berubah.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, basis data berubah karena batas perhitungan (cut off) usia 17 tahun atau pemilih pemulanya juga disesuaikan. Jika sebelumnya di cut off pada 23 September, dengan adanya perppu yang baru bergeser menjadi 9 Desember.

Untuk itu, lanjut Viryan, rencananya pembaruan basis data yang bersumber dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) hanya akan mengakomodasi pergeseran tersebut. ”Kemungkinan lebih pada updating pemilih pemula dari 23 September ke 9 Desember,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (8/5). Setelah updating dilakukan, imbuh dia, pihaknya bisa melanjutkan ke tahap lapangan (coklit).

Lantas, bagaimana tahap sinkronisasi data? Viryan memperkirakan tidak dilakukan pengulangan pada sinkronisasi data meski ada sedikit perubahan. Dia menilai sudah cukup. ”Sinkronisasi data kan sudah diselesaikan,” imbuhnya.

Fokus jajarannya saat ini terkait penyusunan daftar pemilih adalah teknis pelaksanaan coklit. Sebagaimana rapat pleno KPU, setidaknya ada lima tahapan yang akan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Dan coklit menjadi salah satu di antaranya.

Untuk diketahui, sebelumnya jumlah DP4 yang disampaikan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjumlah 105.396.460 jiwa. Dari hasil sinkronisasi, sebanyak 9.246.222 jiwa dinyatakan padan atau sesuai. Sementara itu, sisanya belum padan dan akan dicocokkan kembali melalui proses coklit.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya siap memberikan data terbaru DP4. Saat ini Ditjen Dukcapil tengah menanti informasi dari KPU terkait waktunya. ”Kami menunggu PKPU-nya. Biasanya KPU mengatur jadwal penyerahannya,” terang dia.

Terkait apa saja yang akan diperbarui, Zudan berharap DP4 updating bisa menyeluruh dan tidak hanya fokus pada pemilih pemula. Dia beralasan, meski perubahannya baru tiga bulan, bisa saja terjadi perubahan pada pemilih dewasa. Mulai penduduk yang pindah, meninggal, ganti status, dan lain-lain. ”Kalau diberi waktu cukup, bisa saya update dari awal,” ucapnya.

Bagi Ditjen Dukcapil, tantangan terbesarnya adalah mempercepat proses perekaman e-KTP yang menjadi syarat sah memilih. Pasalnya, di masa pandemi, proses perekaman melambat akibat kebijakan social distancing. Rencananya, jemput bola masif akan dilakukan setelah pandemi menurun.

Pleno KPU Modifikasi Lima Tahapan

Perppu 2/2020 telah menetapkan bahwa pemungutan suara pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020. Meski ada peluang penundaan kembali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menyiapkan langkah antisipasi. Utamanya jika tahapan yang tersisa menuju pencoblosan harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, sejak Perppu 2/2020 tentang Pilkada terbit Selasa sore, pihaknya beberapa kali menggelar pleno. Salah satu agendanya adalah menyusun peraturan KPU (PKPU) mana saja yang harus disesuaikan ulang dengan kondisi saat ini.

Hingga pleno kemarin, lanjut Viryan, setidaknya ada lima tahapan yang mekanismenya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Yakni, tahap verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara. ”Jadi, paling tidak ada lima,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta kemarin (7/5).

Viryan menambahkan, penyesuaian itu dilakukan dengan menerapkan budaya baru yang sesuai dengan kondisi pandemi. Dengan begitu, seluruh tahapan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang standar. ”Misalnya verifikasi faktual. Datang ke rumahnya tidak lama-lama, tidak bersalaman, dan seterusnya,” imbuhnya.

Untuk detail teknis modifikasi tahapan, KPU masih terus melakukan pengkajian. Pasalnya, standar baru itu juga memiliki konsekuensi terhadap penganggaran. Apalagi, kondisi keuangan negara tidak cukup baik. Pihaknya harus benar-benar cermat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung rencana modifikasi tahapan. Sejak awal, pihaknya memang berharap penyelenggara menyiapkan skema dalam berbagai situasi. ”Kalau Juni sudah ada penurunan kurva, apa yang akan dilakukan KPU? Kalau flat, apa yang mereka lakukan?” ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, berbagai modifikasi itu tidak mengurangi substansinya. ”Apakah ada tahapan yang perlu modifikasi? Tentu dengan tidak mengurangi kualitas,” kata politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, Tim Pemantau Pilkada dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Perppu 2/2020 belum mampu memberikan kepastian secara tegas. Sebab, ada pasal yang menyatakan bahwa pilkada bisa kembali ditunda jika Covid-19 belum tuntas Desember tahun ini.

Terkait dengan celah itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menilai lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan berakhir. Paling cepat pertengahan tahun depan. Faktor keamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama.

”Pertama, supaya seluruh jajaran pemerintah di daerah lebih konsentrasi menuntaskan dampak persebaran Covid-19,” ujar Amiruddin. Alasan kedua, agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara. ”Terakhir, petugas-petugas pilkada benar-benar siap dalam semua lini,” jelasnya.

Melihat kondisi saat ini, Amiruddin menyebutkan, salah satu aspek yang mesti jadi pertimbangan pemerintah adalah kesehatan. Pandemi virus korona, lanjut dia, memaksa pemerintah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan pilkada benar-benar lancar. Jika belum mampu memberikan jaminan itu, Komnas HAM menilai lebih baik pilkada ditunda lebih lama. (jp)

USI