News

Baru Sahkan 3 UU di 2019, Kinerja DPR Jadi Sorotan

FaseBerita.ID – DPR telah memasuki masa reses sampai dengan Agustus mendatang. Namun, kinerja masih dirasa sangat kurang dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, dari 55 Rancangan Undang-undang (RUU) di 2019 ini baru tiga yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Di sisa dua bulan jabatannya ini, sangat tidak mungkin DPR bisa merampungkan 52 RUU Prolegnas sisa.

Tiga UU tersebut adalah UU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Kedua UU Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi. Ketiga UU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih. Walaupun hanya mengahasilkan tiga UU. Menurut Bambang para anggota dewan sudah bekerja dengan keras untuk menyelesaikannya.

“Walaupun masa bakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 31 September 2019, namun ikhtiar membuat DPR RI lebih baik tidak akan berhenti,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Sabtu (27/7/2019).

Bamsoet mengatakan selain mengesahkan tiga UU tersebut, sudah banyak yang dilakukan oleh DPR. Misalnya seperti, melakukan kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yaitu melalui pembekalan tersebut kita berharap wajah DPR RI 2019-2024 akan meningkat lebih baik dari periode sebelumnya.

Kemudian, di 2018 lalu dirinya juga sudah membuat aplikasi DPR NOW. Hal itu sebagai bentuk transparansi kinerja, mendekatkan DPR RI dengan rakyat, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

“Hingga 24 Juli 2019, pengguna DPR NOW mencapai 10.298. Masyarakat juga sangat aktif menyampaikan aspirasi. Sejak diresmikan pada 29 Agustus 2018 hingga 24 Juli 2019 sudah ada 385 aduan yang disampaikan masyarakat. Komisi X paling banyak menerima aduan, mencapai 91 aduan,” katanya.

Selanjutnya di bidang pengawasan, DPR telah menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terpidana UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril dapat diberikan amnesti. Disamping itu.

Lalu, DPR melalui Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII telah melakukan pengawasan terhadap temuan adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan pabrik mie instan milik PT Indofood Tbk di Medan, Sumatera Utara. “Panja ini meminta kepada Pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap temuan tersebut,” tuturnya.

Sehingga menurut Bamsoet banyak juga yang telah dilakukan anggota dewan di 2018 dan 2019 ini. Dia berharap ke depannya DPR semakin baik.

Prestasi DPR Masih Buruk

Sementara itu, Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan prestasi DPR masih buruk. Karena masih di bawah sepuluh UU yang diselesaikannya. Sehingga ia sudah tidak aneh lagi. “Masih buruk ya, karena ini tinggal satu masa sidang lagi. Ini belum menunjukan perubahan dari tahun ke tahun. Masih di bawah 10 UU. Karena prestasi tertinggi mereka mengesahkan 10 UU? di tahun 2016,” tegas Lucius.

Lucius mengatakan minimnya UU yang disahkan karena para anggota dewan tidak memiliki komitmen tinggi.

Mereka hanya bekerja dan bolos. Terpenting adalah statusnya menjadi anggota dewan. Padahal kerja legislasi ini sangat penting. “Komitmen yang paling rendah. Karena komitmen hampir tidak ada baik dari anggota DPR maupun partai-partai politik untuk mengaggap serius legislasi ini,” ungkapnya.

DPR di akhir periode ini juga tidak menunjukan perbaikan. Karena ia melihat di sisa masa jabatannya bukan makin rajin. Tapi kebalikannya, semakin bertambah malas. Sehingga itu salah satu minimnya prestasi. “Karena kalau sudah beberapa Paripurna itu selalu sepi, ini dik 2019 ini juga mengukur tingkat kemalasan mereka. Jadi sudah tidak fokus lagi,” katanya.

Di 2019 ini, masyarakat juga tidak mengawasi kinerja para anggota dewan. Hal itu karena berbarengan dengan hajatan Pilpres 2019. Sehingga ke depan dia berharap masyarakat bisa mengontrol kinerja anggota dewan.

Sampaikan kritik yang keras apabila mereka kinerjanya masih jauh dari harapan. ”Masyarakat lupa melakukan kontrol. Jadi DPR menikmati masyarakat yang tidak ada yang tertuju kepadanya itu. Sehingga tidak ada yang mengontrolnya,” pungkasnya. (jpg)