News

ASN Humbahas Diminta Netral dan Tidak Terlibat Kampanye Pilkada

FaseBerita.ID – Menjelang perhelatan Pilkada pada 9 Desember yang akan datang, kalangan ASN diingatkan agar bersikap netral serta tidak terlibat dalam kampanye pilkada Humbahas yang sedang berlangsung.

Peringatan itu, diungkap dalam sosialisasi pengawasan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbahas yang digelar oleh Bawaslu, di Hotel Nawly Dolok Sanggul, Rabu (21/10).

Ketua Bawaslu Humbahas Henri W Pasaribu STh dalam paparannya mengatakan, banyak regulasi yang menjadi dasar larangan ASN tidak bisa terlibat dalam kampanye Pilkada. Berikut dengan sanksi yang melekat untuk setiap bentuk larangan sebagai konsekwensinya. Sanksi tadi bisa dalam bentuk administrasi hingga pidana mulai dari sanksi hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.

“PNS dilarang memberikan dukungan kepada salah satu calon. Apalagi PNS ikut dan terlibat langsung dalam kampanye. Contohnya saja, saat ini, atas aduan masyarakat, Bawaslu sedang memproses seorang ASN yang melakukan like di medsos pada salah satu calon,” katanya.

Henri juga merinci kehadiran PNS dalam kampanye terbatas juga merupakan salah satu poin pelarangan. “Ini kerap menjadi alasan, jika suami atau istri salah satu PNS menjadi tuan rumah kegiatan paslon. Kami tegaskan, bahwa itu merupakan pelanggaran. Karena status ASN melekat secara personal, terlepas dari ruang, tempat, dan waktu,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, merujuk pada regulasi kampanye di kondisi pandemi Covid 19, kampanye umum tidak bisa melebihi 50 orang, itupun harus mengikuti protokoler kesehatan yang sudah menjadi ketentuan. “Jika ini diabaikan, maka Bawaslu berhak membubarkan kegiatan tersebut apabila pendekatan persuasif diabaikan,” bebernya.

Jaulim Simanullang mengatakan ketika ada oknum ASN yang melakukan like, lantas seketika juga melakukan unlike terhadap salah satu paslon melalui medsos, apakah juga merupakan suatu pelanggaran. Hal tadi dengan tegas dijelaskan oleh Bawaslu sebagai pelanggaran.

“Jejak digital tidak bisa dihilangkan, bahkan dapat ditracing ketika menjadi suatu delik pengaduan di Bawaslu. Ini merupakan bahagian kompetensi tugas pengawasan,” jelasnya.

Terkait tentang ASN yang terlibat dan mendukung gerakan kotak kosong yang terjadi di Humbahas yang digagasi oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH), Henri menegaskan bahwa hal tersebut juga merupakan sebagai suatu pelanggaran.

“Dalilnya sangat sederhana, ASN tadi dipastikan ikut ambil bagian dalam hal menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Jadi sudah pasti itu merupakan pelanggaran. Ini ranah politik praktis dan ASN terikat dengan regulasi yang mengatur,” tegasnya. (sht)