News

Anggota DPRD Siantar: Sistem Pembagian Sembako Menyalahi Aturan

FaseBerita.ID – Anggota DPRD Siantar Noel Lingga menyeroti sistem pembagian sembako yang dilakukan Pemko Siantar.

Menurutnya, pembagian sembako terhadap warga yang terdampak Covid-19 dinilai mnyalahi aturan karena mengakibatkan banyak warga berkumpul khususnya di kantor kelurahan.

Terkait hal tersebut salah seorang anggota DPRD Siantar Noel Lingga menyebutkan

“Sistem pembagian ini sudah menyalahi anjuran yang selama ini disampaikan Pemerintah. Mereka yang menyuruh agar di rumah saja, mereka juga yang bilang Physical dan social distancing,” sebutnya.

Berdasarkan hasil penulusuran Noel yang turun langsung melihat pembagian sembako, dia melihat beberapa kelurahan banyak warga yang berkumpul menunggu pembagian sembako.

“Seperti di Kelurahan Tomuan dan Simarito banyak sekali warga disana berkumpul menunggu pembagian sembako, ini bukan memutus mata rantai tapi menyebarkan mata rantai Covid – 19,” sebutnya.

Amatan media ini juga banyak warga yang berkumpul di beberapa kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Pondok Sayur yang diketahui banyak warganya yang berstatus ODP (Orang Dalam Pantuan) yang seharusnya megisolasi diri dirumah namun karena pembagian sembako ini mereka terpaksa keluar rumah untuk mendapatkan sembako.

Terkait hal tersebut Juru Bicara Gugus Tugas Pemko Siantar Daniel Siregar membenarkan kejadian tersebut, namun dia menjelaskan jika mereka sudah menjelaskan kepada warga agar tidak berkumpul-kumpul di Kantor Lurah namun warga enggan beranjak karena belum mendapatkan sembako.

“Ada beberapa di Kantor Lurah memang banyak warga yang berkumpul-kumpul, kita juga terus monitoring dan mensosialisasikan kepada warga agar tidak berkumpul, tetapi warga tetap bertahan, padahal ada beberapa Kelurahan yang membuat sistemnya bershift, contohnya RT sekian jam sekian sampai jam sekian, tapi warga tetap menunggu sampai mereka dapat sembako,” jelasnya.

Daniel menyebutkan Pemko Siantar akan mengevaluasi pembagian ini agar dapat diperbaiki dipembagian selanjutnya.

“Makanya setiap masalah akan kita evaluasi untuk perbaikan ke depannya,” katanya.

Berbondong-bondong datangi Kantor Lurah

Akibat pendataan penerima bantuan dari Pemko Siantar asal jadi dengan alasan waktu terlalu singkat dan bentuk ketidak percayaan masyarakat terhadap Pemko mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor lurah.

Dengan cara seperti itu, tidak lagi menjalankan anjuran dari pemerintah pusat untuk masyarakat agar menerapkan Physical dan sosial distancing.

Hindari keramaian untuk memutus rantai penyebaran virus Corona justru yang terjadi dengan keputusan ini mempercepat penyebaran.

Amatan media ini di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Martoba puluhan masyarakat beramai-ramai datang ke kantor lurah. Pada saat pembagian sembako tampak beberapa warga maupun RT kesal kepada lurah karena merasa di persulit.

Warga bernama Erlina usia sudah tua, terdaftar sebagai penerima sembako, tapi oleh lurah Pondok Sayur, disuruh minta surat pengantar dari RT Urip (Jiweng).

“Balik lagi ibu itu ke rumah RT, sudah dibawa surat pengantar suruh balik lagi kerumah ambil KK asli, begitu perlakuan lurah dan stafnya kepada warga, uda tua,” kata warga lainnya.

Sementara Lurah Pondok Sayur Erika Veronica Sagala saat di konfirmasi mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak mempersulit masyarakat. Akan tetapi untuk menjaga agar bansos tersebut tepat sasaran.

“Dengan waktu yang singkat mendata sehingga kita membuat agar yang menerima bantuan dari pemerintah kota Pematangsiantar tidak dabel dengan penerima PKH dan BPNT. Karena kita belajar dari yang lewat soal bantuan beras ada masyarakat yang mendapat dari kelurahan lain dengan modal foto copy kartu keluarga,” ujarnya sembari mengatakan masyarakat disuruh membawa yang asli.

Tidak berapa lama, Anggota DPRD Siantar Metro Hutagaol hadir di lokasi untuk memberikan solusi dan menengahi masalah yang terjadi.

Metro pun bercengkrama dengan masyarakat. Dengan lugas dan tepat dia menjelaskan kepada masyarakat. Seperti keluhan seorang masyarakat yang sudah terdaftar, namun tidak dapat akibat suami yang bersangkutan pensiunan PNS.

“Ibu kan tidak terdampak karena Covid ini. Sebab, setiap bulan ibu masih ada menerima uang pensiunan,” ujarnya.

Salah seorang warga juga mengeluhkan dirinya tidak terdaftar. Padahal untuk saat ini dia sudah di PHK Paradep taxi. Metro pun menyuruh agar mendaftar kan dirinya lagi ke lurah.

“Nanti saya bicarakan ke lurah dan ke dinas agar di evaluasi pendataan nya,” terangnya.

Sementara anggota DPRD Siantar Boy Iskandar Warongan menilai pemerintah terlalu amatir dalam menghadapi Pandemi Covid 19 ini.

“Saya bilang amatir, dimana seharusnya Pemko menyelesaikan masalah ini malah menambah masalah. Disinilah bentuk Pemko Siantar yang amatir dengan memberikan contoh yang sangat tidak profesional,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Siantar ini juga menegaskan sampai saat ini pemerintah yang paling amatir yang pernah ditemuinya.

“Alasannya melakukan pemungutan data di tengah-tengah memberikan bantuan. Di pihak kelurahan itu bagaimana melakukan birokrasi panjang di tengah-tengah situasi darurat seperti ini,” ujarnya.

“Bagai mana tidak, sekda sudah saya telepon, (hanya bilangnya nanti kita perbaiki) jawaban dari sekda. Dan disinilah bentuk ketidak adanya kepedulian pemerintah di mana di situ mau di bagi di situ pulak di data. Emang pendataan untuk penerima BPNT maupun PKH yang selama ini di lakukan asal-asalan,” terangnya sembari mengatakan seharusnya kelurahan itu tinggal penyalur, jadi jangan ada lagi verifikasi data.

Seharusnya gimana biar cepat karena data sudah dari RT jadi birokrasi harus sependeknya dalam menangani kondisi darurat seperti ini.

“Seharusnya dari kelurahan itu memberikan ke RT agar dibagikan kepada masyarakat melalui dor to dor. Disinilah bentuk ketidak percayaan masyarakat kepada Pemko. Sehingga masyarakat memilih langsung ke kantor lurah,” ujarnya. (Mag 04)