News

Anggaran Pilkada Bisa Tembus Rp20 T: Gara-gara Menyesuaikan Protokol Kesehatan

FaseBerita.ID – Tahapan pilkada 2020 kembali dimulai 15 Juni mendatang. Namun, kepastian tambahan anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi prasyarat pilkada digelar di tengah pandemi belum didapat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dua hari lalu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara belum mencapai kesepakatan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pada 15 Juni nanti, tahapan yang berlangsung adalah pelantikan dan pengaktifan kembali jajaran petugas ad hoc. Sebagaimana rencana yang sudah disusun, pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan.

”Protokol kesehatan sangat penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan. Dalam peraturan yang dirancang KPU juga demikian,” ujarnya saat dihubungi kemarin (4/6).

Pihaknya berharap rapat lanjutan bersama menteri keuangan dan gugus tugas bisa segera digelar. ”Kami berharap pembahasan anggaran dapat diselesaikan sebelum 15 Juni 2020,” ujarnya.

Raka menjelaskan, KPU sebenarnya sudah mengusulkan empat opsi tambahan anggaran. Untuk kategori A dengan desain 800 pemilih per TPS, KPU mengusulkan anggaran Rp 2,5 triliun dan Rp 3,5 triliun bergantung pada level protokol kesehatannya. Sementara itu, kategori B untuk desain 500 pemilih per TPS, KPU mengusulkan tambahan Rp 4,5 triliun dan Rp 5,6 triliun bergantung pada level protokol kesehatannya.

Kesepakatan rapat pada akhirnya memilih desain 500 pemilih per TPS. ”Sesuai kesimpulan dalam RDP, jumlah maksimal pemilih per TPS 500 orang. Anggarannya kategori B,” tuturnya. Yakni, Rp 4,5 triliun atau Rp 5,6 triliun.

Pria kelahiran Bali itu menjelaskan, angka tersebut belum final. Selain memperhatikan kemampuan keuangan negara, kesimpulan RDP menyebut penerapan protokol kesehatan tidak hanya dipenuhi dengan anggaran, tapi juga bisa dengan barang yang dimiliki gugus tugas. Karena itu pula, hingga kemarin KPU belum melakukan pengadaan barang dan masih menunggu rapat selanjutnya.

Jika usulan tambahan anggaran disetujui di angka maksimal, jumlah alokasi yang digunakan KPU bisa mencapai Rp 15,6 triliun. Sebab, total anggaran pada rencana sebelumnya mencapai Rp 10 triliun. Angka itu merupakan penjumlahan dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di 270 daerah penyelenggara pilkada 2020.

Untuk Bawaslu, total anggaran berpotensi mencapai Rp 3,73 triliun setelah ada usulan tambahan Rp 278 miliar. Sebelumnya, anggaran Bawaslu di 270 daerah dialokasikan Rp 3,45 triliun. Kemudian, anggaran pengamanan sejauh ini tercatat Rp 1,01 triliun. Jika ditotal, anggaran pilkada bisa menyentuh angka Rp 20 triliun.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembahasan lanjutan terkait kepastian anggaran dilakukan pekan depan. Pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari menteri keuangan mengenai ketersediaan anggaran dan penjelasan dari ketua gugus tugas untuk menilai barang serta standar protokol yang tepat.

”Karena dari sekian angka yang diajukan KPU Bawaslu, 80 sampai 90 persen dialokasikan untuk alat-alat kesehatan,” imbuhnya.

Terpisah, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, keputusan rapat yang belum bulat menunjukkan ketidaksiapan memulai tahapan pilkada bulan ini. Apa yang tampak saat ini, lanjut dia, berbanding terbalik dengan keyakinan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk segera memulai tahapan pilkada.

”Bagaimana mungkin anggaran pengadaan alat protokol kesehatan dan biaya tambahan belum dapat dipastikan, sementara tahapannya akan dimulai pada 15 Juni,” ujarnya.

Fadli mendesak KPU untuk memutuskan kembali menunda pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan pemerintah. Selain kondisi pandemi yang belum mereda, persiapan pilkada di tengah pandemi yang masih jauh dari matang hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Pemerintah Pastikan Pilkada Tak Mundur

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020 meskipun pandemi Covid-19 belum usai. Hal itu disampaikan Mahfud dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6).

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena tidak ada garansi pada 2021 Covid-19 akan tuntas sepenuhnya. Pasalnya sampai sejauh ini, vaksin belum ditemukan. Selain itu, apabila tahun depan vaksin sudah ditemukan, masih ada persoalan distribusi yang harus diselesaikan.

“Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu Covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan. Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Jerman dan Prancis juga melaksanakan,” sambung Tito.

Mantan Kapolri itu menyampaikan, Pulau Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Ia sudah meminta kepada Bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah, termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih segera dicairkan.

“Apalagi kita sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada, karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat,” pungkas Tito.

Kemendagri Koordinasi dengan 270 Daerah

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi dengan 270 Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Pilkada melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol. Hal ini dilakukan melalui rapat persiapan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksankan bersama Kepala Kesbangpol di 270 daerah yang dilaksankan secara virtual pada Kamis (4/6) kemarin.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar menyampaikan, Pemerintah, DPR RI, bersama Penyelenggara Pemilu telah mengambil keputusan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 270 daerah pada September 2020. Sebagai gantinya pelaksanaan Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Pelaksanan Pilkada 2020 menuntut kita untuk melaksanakan pesta demokrasi secara new normal dengan protokol kesehatan,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Bahtiar menuturkan, tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Terlebih, hingga saat ini belum ditemukan vaksin Covid-19 dan proses penemuannya memerlukan waktu yang lama.

“Proses pemilihan Kepala Daerah harus berjalan guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bahtiar.

Bahtiar mengharapkan, pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan demokratis. Serta menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

“Peran Kesbangpol pada perhelatan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah, Badan Kesbangpol memiliki kewajiban dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan politik didaerah,” ujar Bahtiar.

Bahtiar meminta Kesbangpol harus mampu mengambil peran strategis di tengah pandemi Covid-19, menjaga stabilitas politik, deteksi dini potensi konflik, berkoordinasi dan berkonsolidasi melakukan sosialisasi terhadap kondisi sosial politik di masyarakat. Serta dapat membangun tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19.

“Pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Tentu hal ini perlu kerjasama seluruh stakeholder, masyarakat, termasuk para Kesbangpol di daerah pelaksana Pilkada,” tukasnya. (jp)