News

Aksi Damai Tolak Kunker DPRD di Akhir Jabatan: Kinerja DPRD Labuhanbatu Dinilai Buruk

RANTAUPRAPAT, FaseBerita.ID – Sekelompok massa menamakan diri Generasi Pemerhati Labuhanbatu (GPL) berunjuk rasa di depan gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (30/7/2019).

Dalam aksinya, massa menilai kinerja anggota DPRD Labuhanbatu periode 2014-2019 hanya sebesar lima persen alias buruk. Juga, dinilai gagal dalam menjalankan tugas-tugas nya sebagai wakil rakyat.

“Akhir-akhir ini wakil rakyat yang terhormat ini kami anggap lalai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya tugas-tugas penting yang seharusnya bisa diselesaikan, namun sampai saat ini belum juga selesai padahal sudah berada dipenghujung jabatan,” ujar Humas GPL Fara Harahap, didampingi Fadli dan Sekretaris Saddam Husen Ritonga kepada sejumlah wartawan.

Tugas penting yang masih belum selesai dilakukan kalangan DPRD Labuhanbatu, lanjutnya, seperti Ranperda CSR, Ranperda Pendidikan dan tugas tugas penting lainnya.

Dalam aksi mereka, massa mengusung spanduk bertuliskan GPL mengevaluasi kinerja DPRD Labuhanbatu dan menolak kunjungan kerja DPRD Labuhanbatu.

Selain itu, dalam orasinya mereka menilai DPRD sejatinya bertugas untuk mewakili kepentingän rakyat sesuai fungsinya. Bukan sebagai wakil partai politik. Dan tugas dan wewenang DPRD seharusnya juga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Labuhanbatu. Bukan untuk kepentingan pribadinya.

“Kami menyikapi kinerja DPRD Labuhanbatu dan kami menilai gagal dalam menjalankan
tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat,” cetus mereka.

Kemudian, massa juga menolak Kunker DPRD diakhir masa jabatannya yang menghabiskan uang negara yang begitu besar, yaitu Rp20 juta per anggota.

Serta, selama 5 tahun masa bakti DPRD Labuhanbatu dinilai tidak ada sumbangsih terhadap daerah sesuai fungsi dan tugasnya sebagai legislasi yang mewakili kepentingan rakyat.

“Selama 5 tahun masa jabatan DPRD Labuhanbatu tidak mengerti dan paham akan fungsi dan tugasnya sebagai legislasi untuk membuat peraturan daerah untuk kemajuan Labuhanbatu. DPRD Labuhanbatu tidak mampu menyelesaikan Ranperda hingga diakhir masa jabatan. Kami menyatakan DPRD Labuhanbatu mandul,” teriak mereka.

Dalam aksi tersebut, tak seorangpun anggota DPRD Labuhanbatu yang hadir dan muncul menampung aspirasi massa. Sesuai informasi, seluruh kalangan dewan setempat sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah Labuhanbatu.

Aksi massa tersebut, dikawal pihak Satpol PP Pemkab Labuhanbatu dan personel Polres Labuhanbatu. Serta, untuk menjaga kelancaran lalulintas, pihak Polantas Labuhanbatu melakukan pengaturan arus lalulintas. Massa juga menyerahkan piagam yang diterima Plt Kabag Perundang-undangan Setwan Labuhanbatu, Muhammad Alwi Arfan.

Kepada wartawan, Kabag Perundang-undangan mengatakan dirinya ditugaskan Ketua DPRD Labuhanbatu untuk menampung aspirasi massa. Dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan menyerahkan ke pihak DPRD setempat.

“Petunjuk pimpinan kami menampung apapun keluhan masyarakat. Dan akan diteruskan kepada pimpinan. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk lanjutan,” pungkasnya. (bud/rah)