News

Ajukan PK, Novanto Lagi-lagi Bantah Menerima USD7,3 Juta

FaseBerita.ID – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa alias peninjauan kembali (PK) terkait vonis 15 tahun perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Novanto mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas terkaik perkara yang menjeratnya.

“Pokoknya yang terpenting, harapannya (diputus bebas) kita serahkan kepada yang mulia,” kata Novanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Sementara itu, kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail menyatakan, adanya kekhilafan dalam putusan 15 tahun penjara terhadap kliennya. Dia mengklaim, Novanto tidak menerima uang sebesar USD 7,3 juta dari Anang Sugiana Sudiharjo selaku Dirut PT Quadra Solution melalui perantara Made Oka Masagung.

“Pokok dari novum ini kan seolah olah dikatakan bahwa ada sejumlah uang yang diterima dari pak Anang diserahkan kepada pak Made Oka Masagung. Padahal ada transaksi pengembalian uang seperti dikemukakan oleh Made Oka Masagung di persidangan,” ujar Maqdir.

Selain itu, Maqdir juga menyoal terkait putusan majelis hakim yang menerapkan pasal terkait suap. Dia menyebut, penerimaan uang tersebut seharusnya dijerat dengan pasal gratifikasi. “Seharusnya bukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, ada pasal sendiri menerima hadiah atau janji (gratifikasi),” klaim Maqdir.

Dalam petitumnya yang dibacakan di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Novanto melalui tim kuasa hukumnya mengharapkan agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan PK.

“Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat nomor 130/pidsus/tpk 2017 PN Jakarta Pusat, mengadili menyatakan pemohon PK terpidana Setya Novanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan JPU,” ucap Madir di dalam persidangan.

Maqdir pun mengharapkan, Novanto dapat dipulihkan harkat dan martabatnya. Terlebih terkait hak dipilih dalam jabatan publik. “Memulihkan hak-hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Selain itu, hakim Pengadilan Ti?pikor juga mengganjar Setnov untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Bila hartanya tidak mencukup maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, Setya Novanto maupun Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan banding?. Berdasarkan aturan PK, Setnov diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Setnov sendiri telah menjalani masa hukuman sekira satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. (jpg)