News

Aduan Dugaan Korupsi Bansos Pemko Siantar Mulai Diselidiki Polres

SIANTAR, FaseBerita.ID –Aduan ada dugaan praktik korupsi pada pengadaan bantuan sosial berupa 5 (lima) item bahan pokok yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, ditindaklanjuti Polres Siantar.

Organisasi Indonesian Independence Institute (III) yang melaporkan ke Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar terkait dugaan mark up dana bansos tersebut sudah dimintai keterangan.

Indonesian Independence Institute melayangkan surat laporan pengaduan pada tanggal 25 April 2020.

Usai dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar melalui unit Tipidkor, Kamis (14/5), Ketua Indonesian Independence Institute (III) Agustian Tarigan mengatakan, bahwa laporan pengaduan tersebut sedang dalam proses penyelidikan.

“Kita baru saja dipanggil oleh Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar untuk dimintai keterangan terkait laporan pengaduan atas terjadinya dugaan mark up biaya barang dan jasa pada bantuan 5 (lima) bahan pokok yang disalurkan oleh Pemko Siantar bulan April lalu,” ungkapnya.

Menurut hasil investigasi Indonesian Independence Institute (III), merujuk dari jumlah bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar yaitu sebesar 200 ribu rupiah.

Namun, dalam satuan hitungan terhadap 5 (lima) bahan pokok seperti 10Kg beras, 1Kg minyak goreng, 500 Gram gula pasir, 500 Gram kacang hijau, dan 30 butir telur dianggap tidak memenuhi total jumlah bantuan sebesar 200 ribu.

“Kalau kita hitung jumlah total bantuan per paketnya hanya menghabiskan kurang lebih 170 ribu rupiah, berbeda dengan rancangan Pemko Siantar yang menuliskan jumlah bantuan sebesar 200 ribu rupiah.

Dalam masa sulit ditengah-tengah masyarakat, jangan mempermainkan hak masyarakat. Kita melihat adanya kerugian keuangan Negara atas terjadinya dugaan Mark Up pengadaan barang dan jasa sebesar 467 juta rupiah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 15.555 ribu dengan dikalikan Rp200 ribu akan menghabiskan biaya sekitar Rp3,1 Millyar.

“Kita berharap laporan pengaduan ini secepatnya ada titik terang, jangan dengan situasi seperti ini, hak masyarakat disunat oknum-oknum di Pemko,” tutupnya. (mag 04/fi)