News

8 Perda Pemkab Asahan Disahkan

KISARAN, FaseBerita.ID – DPRD Asahan mengeluarkan delapan produk peraturan daerah baru pada tahun 2019 ini. Delapan perda tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Asahan setelah sebelumnya dilakukan pembahasan di dua panitia khusus (Pansus) yakni A dan B selama enam bulan lamanya.

Plt Bupati Asahan H Surya B Sc dalam rapat paripurna penyampaian laporan pansus A dan B terhadap hasil pembahasan rancangan Perda, pengambilan keputusan serta pendapat akhir Bupati Asahan di gedung DPRD, Senin (22/7/2019).

Sebelum paripurna ini digelar, Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan menyampaikan bahwa usulan Perda yang diberikan Pemkab Asahan pada paripurna 7 Januari 2019 lalu memberikan sebanyak 9 rancangan perda dan diserahkan untuk dibahas oleh kelompok pakar, ahli dan pansus.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam rapat parpipurna DPRD Asahan tanggal 7 Januari yang lalu telah dibentuk Pansus A dan B. Pansus A membahas 5 Perda dan Pansus B membahas 4 Perda. Serta tanggal 16 Juli kemarin masing masing pansus telah menyelesaikan pengkajian untuk dilakukan pembahasan dalam paripurna hari ini,” kata Benteng.

Setelah itu, ketua Pansus menyampaikan laporan pembahasannya terhadap usulan 9 perda yang diajukan. Sudah disahkan sebanyak 8 perda yakni tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah, perikanan, penatan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Selanjutya pengendalian peredaran minuman beralkohol, perubahan kedua atas Perda Asahan nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, dan pencabutan Perda Asahan nomor 16 tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa.

Adapun satu rancanangan perda tentang izin reklame cukup diatur dengan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai mana dengan hasil kunjungan kerja pansus bahwa izin reklame cukup diatur dengan Perkada berpedoman kepada perda tentang RUTR/RDTR.

Plt Bupati Asahan H Surya B Sc dalam sambutannya mengatakan dengan disetujuinya rancangan Perda ini maka ia berharap roda pemerintahan pembangunan dan pelayanan di Asahan berjalan dengan baik.

“Karena kami berpendapat bahwa delapan perda yang disetujui tersebut merupakan perda yang langsung bersentuhan denga sendi kehidupan masyarakat agar kehidupan sosial semakin baik dan tertib dan secepatnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya. (per/rah)