News

77 Ribu Calhaj Sudah Rekam Biometrik, Akhir April Beres

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) mengkritisi sejumlah pasal dalam UU PIHU. Ketua KPHI, Samidin Nashir mempertanyakan Pasal 129, yang intinya menyatakan KPHI dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008, harus bubar setelah UU PIHU disahkan.

Tugas dan fungsi dari lembaga yang dibubarkan itu nantinya akan dilaksanakan Menteri Agama.

“Dalam UU PIHU yang baru, kedudukan Menteri Agama adalah sebagai regulator, operator dan sekaligus kontrol serta evaluator penyelenggaraan ibadah haji,” kata Samidin di kantornya, Jakarta, Jumat (5/4) lalu.

Samidin mengatakan, jika tugas dan fungsi regulasi, operator dan evaluator itu dipegang oleh satu manajemen, akan menimbulkan peluang korupsi, penyalahgunaan wewenang serta maladministrasi.

“Peluang korupsi dengan penerapan UU PIHU ini demikian besar,” ucapnya.

Laman sebelumnya 1 2 3 4Laman berikutnya