News

7 Fraksi di DPRD Simalungun Setujui Ranperda P-APBD 2019

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Tujuh Fraksi DPRD Simalungun akhirnya menyetujui Ranperda P-APBD tahun 2019 dalam rapat Paripurna yang digelar, Kamis (1/8/2019).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Johalim Purba didampingi Wakil Ketua Saut Fau Sinaga dihadiri Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Sekda Gidion Purba, para Kadis, Camat dan puluhan anggota DPRD.

Melalui juru bicara (jubir) masing-masing fraksi, ketujuh fraksi tersebut menyetujui P-APBD. Tetapi dengan catatan penggunaan anggaran lebih mengutamakan azas efesiensi dan rasionalisasi.

Catatan lain, terkait persoalan SK Bupati terhadap pemberhentian jabatan fungsional guru dan pemberhentian sementara jabatan fungsinya guru, agar ditinjau ulang oleh Bupati.

Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba mengatakan, tujuh fraksi menerima Pembahasan P-APBD tahun 2019 dengan catatan Kabupaten Simalungun diharapkan bisa memperbaiki penggunaan keuangan pemkab ke depannya.

“Semua fraksi menerima. Rekomendasi kita agar Pemkab Simalungun lebih baiklah ke depannya. Jangan kayak tahun-tahun sebelumnya,” kata Johalim Purba.

Sebelum rapat paripurna ditutup, lima fraksi DPRD Simalungun terlebih dulu menyampaikan hak interpelasi mereka.
Hal itu dibenarkan Ketua Fraksi Nasdem Bernhard Damanik. Ia menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan surat terkait pengajuan hak interpelasi melalui Ketua DPRD supaya Bupati Simalungun mengkaji hak interpelasi tersebut.

“Kita ajukan itu untuk bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tata tertib dewan, bahwa unsur-unsur pemenuhan hak interpelasi sudah terpenuhi. Dimana dari tujuh fraksi di DPRD, 5 Fraksi menyetujui hak interpelasi,” sebutnya.

Adapun kelima fraksi yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat bersatu, Fraksi Hanura dan Fraksi PAS.

“Kita menganggap bahwa unsur telah terpenuhi. Jadi Bupati bisa melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan guru PNS yang 1.695 orang itu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, APBD induk sebelumnya sebesar Rp2,441 triliun, setelah perubahan menjadi Rp2,421 triliun. Ada pengurangan sekitar Rp20 miliar.

“Sebelumnya APBD Induk sebesar Rp2,441 triliun setelah perubahan menjadi Rp2,421 triliun atau berkurang sekitar Rp20 miliar. Itulah yang kita rencanakan. Kalau ada uang lebih nantinya dari sektor pendapatan akan menjadi silpa. Cuma ada beberapa kegiatan berubah. Ada yang dibatalkan dan ada yang dibuat menjadi nomenklatur yang baru. Ada pergeseran-pergeseranlah,” tambah Bernhard Damanik. (Mag05/des)