News

44 Bangunan Pemkab Asahan Menunggak: PLN Nyaris Putus Listrik RSUD HAMS

FaseBerita.ID – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kisaran nyaris memutus sementara aliran listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran yang terhutang bayar di bulan Januari.

Beberapa petugas berseragam tampak tengah bersiap melakukan pemutusan meteran, beberapa saat setelahnya mereka kemudian mengurungkan pemutusan.

“Kita tunda dulu sampai besok karena beberapa pertimbangan. Karena perintah pimpinan seperti itu,” kata I Komang Sudiadnyana Supervisior Transaksi Energi PLN Kisaran di halaman RSUD HAMS Kisaran, Jumat (29/1).

Menurutnya, RSUD HAMS Kisaran terhutang tagihan sekitar Rp 64 juta rupiah di bulan Januari. Sebelum melakukan rencana pemutusan sementara, Komang menambahkan pihaknya terlebih dahulu memberikan informasi tagihan sebelum pemutusan dilakukan.

“Ada sekitar 44 kantor pemerintahan yang masuk dalam daftar pemutusan, sebagian ada yang sudah dibayarkan. Kalau rata rata tunggakan sekitar 2 jutaan, yang ini (RSUD) ada sekitar 64 juta,” tambah Komang.

Sementara itu, Manager PLN ULP Kisara Rosiana Hasibuan dikonfirmasi membenarkan perihal pemutusan sementara sejumlah gedung perkantoran milik pemerintah daerah Asahan yang recananya pemutusan dilakukan bertahap dan telah melalui prosedur.

“Yang jelas sebelum dilakukan pemutusan sementara ini terlebih dulu kita terbitkan invoice sebelum tanggal 20, kemudian kita kirimkan lagi surat pemberitahuan. Baru dilakukan pemutusan sementara,” kata Rosi sembari membenarkan ada 44 gedung dan fasilitas pemerintahan milik Pemkab Asahan secara bertahap dilakukan pemutusan.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan Rahmad Hidayat Siregar menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh PLN ULP Kisaran, sebab kantor dinasnya merupakan satu diantara 44 kantor pemerintahan yang dimaksud PLN menunggak.

“Dengan dilakukannya pemutusan jaringan listrik di Dinas Kominfo Asahan, saya pastikan seluruh jaringan internet yang ada di OPD dan kecamatan se Asahan lumpuh total, mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan jaringan internet tidak dapat dilakukan,” kata Hidayat dalam keterangannya yang dikirim kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, PLN sebagai bagian dari BUMN hendaknya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Sebab, dikatakannya awal tahun ini Pemkab Asahan belum bisa melakukan pencairan pembayaran bukan hanya Asahan namun seluruh daerah di Indonesia.

“Seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Asahan belum bisa melakukan pembayaran karena ada perubahan aplikasi untuk perubahan laporan keuangan. Kita akui PLN disini punya target, tapi harus perhatikan juga kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (per/fabe)