News

24.000 Peserta BPJS di Tanjungbalai Dinonaktifkan

FaseBerita.ID – Ribuan warga miskin Tanjungbalai penerima bantuan iuran (PBI) yang mengalami pemblokiran kartu BPJS, ternyata memang tidak lagi dibantu oleh Pemko Tanjungbalai.

Pemko dan DPRD informasinya sepakat untuk mengurangi penerima bantuan iuran sebanyak 24 ribu dari 45 ribu penerima PBI BPJS.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai Andi AR melalui pesan Whatshaap, Sabtu (6/3) menerangkan, selama ini APBD Tanjungbalai menanggung pembiayaan masyarakat kurang mampu lebih kurang 45rb jiwa. Dalam pembahasan R-APBD 2021 melibatkan Banggar DPRD dan Pemko Tanjungbalai yang lalu, sudah dikurangi menjadi 20 ribu jiwa yang ditanggung BPJS Gratisnya yang masuk APBD 2021.

Terkait dengan masyarakat yang diputus atau di non aktifkan secara sepihak kepesertaan BPJS KIS gratis nya, Andi sudah meminta penjelasan dari Kadis Kesehatan.

“Saya sudah minta penjelasan kepada Kadis kesehatan, Kadis Kesehatan mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan penganggaran R-APBD 2021 yang lalu yang melibatkan Banggar dan Pemko Tanjungbalai, telah dikurangi lebih kurang 24000 jiwa. Dan data yang berhak menerima Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang ditanggung Pemko untuk tahun 2021 adalah 20 ribu jiwa. Dan data tersebut berdasarkan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki Dinas Sosial Pemko Tanjungbalai yang berjumlah Lebih kurang 19 ribu orang. Berdasarkan data tersebut lah Pemko dan DPRD menganggarkan Alokasi Anggaran untuk Kepesertaan BPJS KIS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu berkisar lebih kurang 20 ribu jiwa”, jelas Andi.

Ditambahkan, Andi AR sangat menyesalkan tidak dilibatkan dalam program-progran prioritas yang berhubungan dengan hajat orang banyak.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi C sangat menyesalkan tidak dilibatkan dalam pembahasan program- program yang berhubungan dengan hajat orang banyak khususnya tentang kesehatan. Akibat kekeliruan pembahasan APBD 2021 yang lalu, terlalu cepat mengambil keputusan dan tidak dilibatkan nya komisi-komisi dalam pembahasan APBD 2021 yg lalu,” kata Andi.

“Seharusnya jika komisi dilibatkan kita kan bisa bedah satu persatu program-program prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Seharusnya Komisi C DPRD Tanjungbalai selaku bermitra kerja dengan BPJS,Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ikut dilibatkan dalam pembahasan R-APBD yang lalu supaya kami yang di Komisi C yang tidak terlibat di Banggar bisa memberikan masukan-masukan, beginilah hasilnya jadinya, kan banyak masyarakat yang kecewa,” sebut Andi.

“Seharusnya disempurnakan kan dulu jumlah masyarakat yang tidak mampu baru diambil keputusan terkait pengurangan tersebut,” kesal Andi AR, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungbalai ini. (CK2/fabe)