News

200 DPK Diduga Bermasalah di Huta Bayu Dibawa PDIP ke MK

FaseBerita.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDIP mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019.

Permohonan pembatalan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini diajukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kritiyanto, didampingi 51 orang kuasa hukum. Untuk Provinsi Sumatera Utara, permohonan pembatalan keputusan KPU dan permohonan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Simalungun daerah pemilihan V, yakni di TPS 1-TPS VII Kelurahan Hutabayu, Kecamatan Huta Bayu Raja.

Sementara untuk Kabupaten Samosir, PSU diminta dilakukan di RPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan. Kota Padang Sidempuan juga diminta PSU di 11 TPS. Sementara di Kabupaten Dairi PSU diminta di Dapil 3 di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang Kecamatan Tanah Pinem dan TPS 3 Desa Lau Njuhar, Kecamatan Tanah Pinem.

Untuk Kabupaten Simalungun, PDIP mengajukan dalil tentang dugaan adanya pemilih DPK yang bukan warga Huta Bayu, pemilih DPK yang terdaftar di TPS lain dan pemilih DPK yang tidak melampirkan e-KTP atau surat keterangan dari Capil. Total DPK yang dianggap tidak memenuhi syarat di TPS I hingga TPS VII sebanyak 200 orang.

Sementara Komisioner KPU Simalungun Salman Abror mengatakan, pihaknya sudah mengetahui tentang adanya gugatan PDIP dan PKPI terkait keputusan penetapan hasil pemilihan umum di Kabupaten Simalungun. Namun, KPU Simalungun masih menunggu apakah gugatan itu dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) MK yang dijadwalkan diumumkan 1 Juli mendatang.

“Jika tercatat di BRPK maka KPU Simalungun akan menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Jika tidak tercatat, maka penetapan nama-nama calon terpilih langsung dilaksanakan secepatnya,”katanya.

Terkait permintaan PSU di Huta Bayu, menjadi salah satu permohonan PDIP ke MK, Komisioner Bawaslu Simalungun M Adil Saragih mengatakan, posisi Bawaslu dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 berbeda dengan pihak-pihak lain. Bawaslu diposisikan sebagai pihak pemberi keterangan, bukan pihak terkait. Artinya, persidangan nanti sesuai dengan ketentuan Undang undang, Bawaslu Simalungun menyampaikan keterangan tertulis fakta-fakta selama proses pengawasan, tindak lanjut temuan, laporan dan dalil pemohon yang ditujukan kepada Bawaslu Simalungun.

“ Jadi, apa yang kami sampaikan di keterangan tertulis adalah fakta hasil pengawasan yang telah dilakukan tingkat TPS sampai Kabupaten. Mudah-mudahan keterangan tertulis dan alat bukti yang kami berikan menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan pemilu,”katanya. (esa)

USI