News

2 Tersangka Penyuap Juliari Batubara Dilimpahkan ke JPU

FaseBerita.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas perkara dua tersangka penyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Kedua tersangka tersebut yakni, Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke.

“Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) Hari ini (2/01/2021) Tim Penyidik KPK melaksanakan Tahap II (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) kepada Tim JPU KPK atas nama tersangka Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Ali menyampaikan, penahanan kedua tersangka akan dilanjutkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021. “AIM di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur; HS di Rutan KPK Kavling C1,” ucap Ali.

Baca juga:

Eks Mensos Juliari Batubara Diduga Terima Aliran Suap Rp17 M untuk Keperluan Pribadi

Dalam waktu 14 hari kerja, sambung Ali, Jaksa KPK segera melakukan penyusunan surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara para Terdakwa ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Ali.

Selama proses penyidikan, Ali menyampaikan telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 41 orang saksi diantaranya mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan pihak swasta lainnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Baca juga:

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jawapos/fabe)