Lipsus

Demi Meratus, Ribuan Orang Menulis Surat ke Presiden

Ada yang menulis surat dalam bahasa formal, ada pula dengan gaya puitis. Di luar persoalan tambang dan kelapa sawit, ada juga yang curhat tentang harga karet dan jalanan rusak.

WAHYU RAMADHAN, Barabai

Gadis kecil itu menoleh ke sang bapak yang menemani di samping. Berbincang sebentar, lalu kembali menekuri kertas di hadapannya. Tangan kanannya menggenggam pulpen hitam.

Matahari belum lagi tinggi, masih sekitar pukul 06.30 Wita, pada Minggu lalu itu (17/3). Tapi, di sekeliling Nadine Oriana, gadis tersebut, dan sang bapak, Helmi Riadi, sudah ada ratusan orang lain. Masing-masing juga sibuk menggoreskan kalimat di kertas masing-masing.

”Sudah,” kata Nadine kepada sang ayah.

Dia sempat memperlihatkan isi kertas itu kepada Radar Banjarmasin. Di sana tertulis, ”Sisak kan 1 permata ditanah kami (Sisakan 1 permata di tanah kami, Red)”.

Disusul tulisan ”Save Meratus” di bawahnya. Dan, selebihnya anak TK Al Hidayah, Barabai, itu mengisi kertasnya dengan gambar deretan gunung dan matahari yang bersinar.

Gadis 5 tahun itu lantas memasukkan kertas tersebut ke dalam kotak yang dibawa hilir mudik oleh koordinator aksi. Belum banyak kertas lain yang ada di kotak itu. Sementara matahari mulai meninggi. Dan, Lapangan Dwi Warna, Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, juga semakin ramai. Pedagang asongan hilir mudik menjajakan makanan dan minuman.

Pagi itu, Nadine dan ratusan orang lainnya berada di lapangan tersebut untuk menulis surat. Yang semuanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah bagian dari kegiatan bertajuk ”Menyelamatkan Meratus, Menyelamatkan Kehidupan”. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian aksi ”Save Meratus” yang berlangsung sejak Desember 2017.

Dan, dipioniri organisasi pencinta alam, komunitas seni, serta berbagai elemen masyarakat lain di Kabupaten HST.

Ada ribuan partisipan yang ikut beramai-ramai menulis surat untuk Presiden Jokowi pada Minggu pagi hingga siang lalu itu. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

Di Kabupaten HST saja ada 321 orang yang ikut. Sedangkan di kabupaten lainnya, Tanah Laut, misalnya, ada 176 partisipan yang terlibat.

Para peserta datang dari berbagai latar belakang. Umur dan jenis kelamin beragam. Semua juga sukarela. Hanya mendapat alat tulis dan kertas kosong. Plus sedikit arahan.

”Itu agar peserta tak bingung mau menulis apa,” kata juru bicara aksi Save Meratus di Kabupaten HST Nursiwan kepada Radar Banjarmasin (Grup Koran Ini).
Nadine mengaku termasuk yang bingung. Karena itu, hanya satu kalimat yang dia goreskan.

Tapi, yang terpenting baginya, jangan sampai Meratus, pegunungan tempat dirinya dan sang ayah biasa mendaki, rusak.

Hutan dan gunung di kawasan Meratus, bagi dia, adalah halaman belakang rumah. ”Nadine suka marah kalau ayah pergi ke gunungnya enggak ngajak-ngajak,” celotehnya yang diiyakan sang ayah.

Save Meratus dimaksudkan untuk melindungi Pegunungan Meratus dari aktivitas tambang dan perkebunan sawit. Dua aktivitas yang dianggap mengancam kelestarian pegunungan tersebut.

Bagi orang Kalimantan, Meratus biasa disebut dengan takzim. Itu merupakan bentuk penghormatan mereka. Pegunungan tersebut membentang sejauh 600 kilometer persegi. Melintasi Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, dan tentunya Kabupaten HST. Semuanya di Kalsel. Sebagian kaki-kaki Meratus juga masuk wilayah Kalimantan Timur dan Tengah.

Wujud literal kepedulian terhadap Meratus yang dicurahkan lewat surat itu beragam. Mulai curhatan hingga permintaan. Ada yang menulisnya dengan kalimat formal. Ada pula surat yang berisi kalimat romantis dan puitis.

Saking antusiasnya, Sri Handriati bahkan sampai menghabiskan tiga lembar kertas. Kepada presiden yang dia kirimi surat, kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Mawaddah Barabai itu menumpahkan berbagai kekhawatiran dan harapannya.

”Belum ditambang saja, luapan air dan banjir masih sering terjadi. Apalagi bila ditambang, bagaimana nasib anak cucu kita nantinya?” tutur ibu tiga anak itu menceritakan sebagian isi suratnya.

Adapun Helmi menuliskan bagaimana bagi warga HST, Pegunungan Meratus tak sekadar menyajikan keelokan panorama. ”Tapi sudah bagaikan rumah kedua. Siapa pun pasti tidak rela rumahnya diusik,” ucapnya.

Gerakan Save Meratus diawali ketika adanya upaya pertambangan yang dilakukan perusahaan yang memperoleh surat izin menambang batu bara di Pegunungan Meratus. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Desember 2017.

Dari sana muncullah rentetan unjuk rasa, kampanye tagar #savemeratus di media sosial, hingga penggalangan tanda tangan untuk petisi penolakan di laman change.org. Semua angkat bicara. Mulai mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis, birokrat, hingga politisi.

Pada 2019 muncul persoalan tambang baru. Datang dari perusahaan tambang yang sebelumnya beroperasi di kabupaten tetangga, yang kemudian ingin meningkatkan kapasitas pertambangan batu bara.

Memang, akhirnya rencana itu terganjal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang tidak kunjung dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalsel. Tapi, seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten HST, sepakat bahwa sebelum ada langkah nyata dari pemerintah pusat, sewaktu-waktu pertambangan di kawasan tersebut dikhawatirkan beroperasi.

”Kawasan Pegunungan Meratus seyogianya terbebas dari izin pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar,” tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.

Di luar masalah tambang, ada penulis surat yang menitipkan persoalan lain yang diharapkan bisa ditengok presiden. M. Hery Kurniawan, misalnya, mengeluhkan harga getah karet yang dianggapnya terlalu murah. Juga, jalanan desa yang kebanyakan masih rusak hingga peletakan CCTV yang dianggapnya tidak sesuai.

Semua tulisannya dituangkan di atas selembar kertas dengan bahasa Banjar. ”Tolong dong Presiden, berikan kami solusi,” katanya menirukan isi tulisan.
Dalam hitungan hari, semua surat itu akan diteruskan Walhi Kalsel ke Walhi pusat. Selanjutnya, surat-surat itu disampaikan ke staf ahli kepresidenan bidang lingkungan hidup.

”Kami berharap surat-surat itu sampai ke tangan presiden dan ada tindakan nyata dari pusat untuk menyelamatkan Meratus,” kata Kisworo. (*)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button