Kolom

Reformasi Menyeluruh untuk Tarik Investasi

Perbandingan investasi yang masuk dan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia masih relatif rendah. Hanya sekitar 1,8 persen. Angka tersebut relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya.

Oleh ROSAN ROESLANI

Vietnam, misalnya, perbandingan investasi dan PDB-nya di atas 6 persen. Thailand dan Malaysia 3 persen. Dari sana, kita dapat melihat bahwa Indonesia punya kendala untuk menyambut investasi. Terutama mengenai perizinan dan ”obesitas” peraturan.

Itulah mengapa omnibus law UU Cipta Kerja akan menjadi reformasi birokrasi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Reformasi ini dilakukan secara menyeluruh. Rohnya adalah penyederhanaan perizinan.

Sebab, jika kita lihat lebih dekat, peraturan kita ini terlalu banyak. Di pemerintah pusat kurang lebih ada 8.800 peraturan. Di kementerian kurang lebih ada 4.900 peraturan. Di pemerintah daerah kurang lebih ada 16.000 peraturan.

Yang menjadi masalah, dari sederet peraturan itu, banyak sekali yang berselingan. Banyak yang overlapping. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan itu yang dihindari pengusaha. Dunia usaha butuh pengaturan yang terukur dan terstruktur untuk dapat membuat perencanaan bisnis yang baik.

Kemudian, dari upaya menarik investasi, langkah lanjutnya adalah bagaimana peningkatan investasi harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada 2016 penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi adalah 2.021 orang.

Tapi, pada 2019 penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi hanya berada di angka 1.200 orang.

Jadi, investasi masuk, tapi penyerapan tenaga kerja turun. Karena apa? Karena investasi industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja tidak masuk di Indonesia, tapi lebih memilih ke negara ASEAN lainnya. Inilah yang harus kita perbaiki supaya daya saing meningkat.

Sebab, negara-negara lain sudah melakukan reformasi masing-masing.

Selain investasi dalam negeri, foreign direct investment (FDI) atau investasi dari luar negeri menjadi salah satu sumber penting pembiayaan bagi Indonesia. Kehadiran FDI bisa menciptakan lapangan kerja cukup besar, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan melalui transfer aset, teknologi, hingga keterampilan teknis dan manajerial.

FDI penting di semua tahap partisipasi global value chain (GVC). Ini membutuhkan keterbukaan, perlindungan investor, stabilitas, serta iklim bisnis yang mendukung.

Saat ini semua pihak harus melihat kepentingan secara luas. Bukan kepentingan pengusaha atau pekerja saja, melainkan juga kepentingan orang yang tidak atau belum bekerja. Selama ini belum ada pihak yang menyuarakan kepentingan pengangguran. (*)

Penulis Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

iklan usi