Kolom

Polemik SKB Seragam Sekolah

Oleh BIYANTO

SURAT keputusan bersama (SKB) menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, dan menteri agama tentang seragam sekolah menulai polemik. Ada yang menilai SKB itu tidak menjawab persoalan utama pendidikan era pandemi Covid-19.

Regulasi baru itu mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ditandatangani pada 3 Februari 2021, terkesan reaksioner.

SKB seragam sekolah lahir karena adanya insiden pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Padahal, kasus ini masih diinvestigasi dan hasilnya belum diekspos ke publik. Insiden ini juga sangat kasuistis sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai kasus yang menasional. Apalagi kemudian disimpulkan bahwa telah terjadi gejala intoleransi kehidupan beragama di sekolah.

Sejatinya banyak persoalan pendidikan era pandemi yang jauh lebih fundamental ditangani daripada membuat regulasi yang memicu perdebatan. Salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya learning lost sepanjang era pandemi. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada Kamis (21/1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno membenarkan adanya fenomena learning lost. Indikatornya dapat diamati dari hilangnya pengalaman dan kemampuan belajar sebagian besar peserta didik.

Menurut hasil penilaian dan diagnostik awal dari para guru, ditemukan lebih dari separo peserta didik tidak memenuhi standar kompetensi. Itu berarti ketuntasan pembelajaran pada era pandemi tidak pernah tercapai.

Karena itulah, semua elemen bangsa harus menjadikan ancaman learning lost sebagai perhatian. Jika learning lost terus terjadi, anak-anak dipastikan tidak tumbuh kembang dengan baik (child well-being). Mereka juga terancam menjadi bagian dari generasi yang hilang (lost generation).

Padahal, pemerintah telah mencanangkan peta jalan (road map) pendidikan menuju generasi emas 2045. Saat itu negeri tercinta akan memanen bonus demografi, tepat bersamaan dengan perayaan satu abad kemerdekaan RI. SKB seragam sekolah sama sekali tidak berhubungan dengan cita-cita mewujudkan generasi emas 2045.

SKB ini juga tidak berkaitan dengan persoalan mutu pendidikan era pandemi. Sebagian kalangan bahkan berpendapat bahwa SKB seragam sekolah dapat menjadi pintu masuk penanaman ideologi sekularisme dan liberalisme.

Pandangan itu, misalnya, dikemukakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Sekularisme dipahami sebagai paham yang mengajarkan ’’pemisahan’’ antara urusan dunia/politik pemerintahan (profan) dan agama/akhirat (sakral). Spirit kebebasan memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana diatur dalam SKB juga potensial memicu liberalisme. Atas nama kebebasan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat memilih mode berpakaian sesuai dengan kehendaknya.

Para pengkritik SKB seragam sekolah menilai peraturan ini justru akan menjauhkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari ajaran agamanya. Padahal, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 merumuskan tujuan pendidikan dengan narasi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3). Spirit religiusitas dalam UU Sisdiknas penting dikedepankan.

Sementara itu, kelompok lain berpandangan bahwa secara substantif tidak ada yang perlu dipersoalkan dari SKB seragam sekolah. Apalagi, SKB ini menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. SKB juga bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Beberapa diktum ini menjadi landasan ideologi perumusan SKB seragam sekolah.

Pada konteks itulah, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti meminta agar SKB seragam sekolah tidak dibesar-besarkan. Dari segi materi dan substansi, SKB juga sesuai dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sejalan dengan itu, SKB memerintah pemerintah daerah atau sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu.

Dengan ketentuan yang ada dalam SKB itu, berarti pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang atau mewajibkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memakai seragam dan atribut sesuai dengan kekhasan agama tertentu. Pilihan memakai seragam dan atribut sesuai dengan kekhasan agama tertentu sepenuhnya diserahkan pada keputusan individu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan peserta didik yang secara psikologis dan kadar pemikiran belum memiliki pemahaman memadai untuk menentukan pilihan?

Dalam kondisi ini, orang tua dan pendidik memiliki peran penting untuk mendidik dan membimbing anak-anak sehingga mampu memilih yang terbaik. Termasuk memilih seragam sekolah sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal setiap daerah. Untuk itu, peserta didik harus memperoleh penjelasan yang utuh mengenai adab berpakaian menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan cara itu, peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu memilih yang terbaik untuk kehormatan dirinya. Peserta didik juga memiliki kesiapan untuk hidup dalam suasana yang beragam. (*)

Biyanto, Guru besar UIN Sunan Ampel, wakil sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

USI