Kolom

Perlindungan HAM dalam Kehidupan

Perkembangan pandemi Covid-19 yang memakan banyak korban meninggal akhirnya memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kedaruratannya. Jokowi, seusai rapat terbatas (30/3) lalu, mengumumkan pilihan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan mempertimbangkan langkah terakhir pemberlakuan darurat sipil supaya PSBB berjalan efektif.

Oleh HERLAMBANG P WIRATRAMAN

Pengumuman itu langsung direspons dengan kritik oleh masyarakat sipil dari sejumlah organisasi serta koalisi. Sebab, dianggap berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara kekuasaan untuk represif, selain tak terkait dengan problem yang sedang dihadapi, yakni pandemi Covid-19.

Selang sehari (Selasa 31/3/2020), Jokowi menerbitkan 3 produk hukum. Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Covid-19, Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pernyataan kepada publik, tak lagi menyinggung istilah darurat sipil. Sayangnya, tak ada koreksi, atau setidaknya penjelasan, mengapa dalam kurun waktu singkat kebijakan bisa berbeda? Apa sebenarnya konsekuensi hukum sejumlah perundang-undangan tersebut, baik dari sisi ketatanegaraan dan HAM?

Darurat Sipil

Pernyataan darurat sipil memang mengejutkan. Tanpa penjelasan kepada publik, tak mengejutkan bila pemerintah sebenarnya terkesan panik secara hukum, dengan realitas gagalnya mencegah laju meluasnya pandemi Covid-19. Sehingga ketika dipandang sebagai keadaan bahaya (state of emergency), pemerintah terkesan menggunakan jalur pintas ketatanegaraan darurat, yakni melalui muatan yang diatur dalam pasal 12 UUDNRI 1945.

Secara ketatanegaraan, suatu keadaan bahaya diatur melalui 3 (tiga) pintu. Pertama, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Kedua, UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan ketiga, UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dari ketiganya, yang paling relevan secara hukum adalah pintu kedua. Sebab, pasal 1 angka 3 UU 24/2007 menyatakan bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Mengapa darurat sipil tak relevan? Pertama kali status darurat sipil diatur dalam UU 6/1946 yang substansinya bagian dari staat van oorlog en beleg (SOB), warisan kolonial masa Hindia Belanda (Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg Stbl. 39-582.). UU tersebut dicabut dengan UU 74/1957, dan diubah dengan Perppu 23/1959.

Penjelasan Pasal 1 Perppu 23/1959 menyebutkan lima kondisi yang dikategorikan sebagai dasar Presiden memberlakukan keadaan bahaya, yakni dengan tiga tingkatan keadaan, berupa darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Lima kondisi sebagai syarat harus terpenuhi, antara lain: pemberontakan (kerusuhan bersenjata), kerusuhan, perang saudara, bencana alam dan perang. Pandemi Covid-19, jelas tak terpenuhi dalam pintu Perppu 23/1959 ini.

Apalagi, wewenang yang diberikan kepada ’’penguasa darurat sipil’’, yakni presiden dengan dibantu ’’menteri pertama, menteri keamanan/pertahanan, menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri luar negeri, kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara, dan kepala kepolisian negara’’. Karena tak mengurus wabah atau penyakit, jelas bahwa keterlibatan pejabat kesehatan justru hilang dalam pengambil kebijakan tersebut.

Sementara dari sudut pandang HAM, status darurat sipil menegaskan karakter represif. Misalnya, dimungkinkannya pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul (pasal 13 dan 14 ayat 1), penyitaan barang yang dianggap mengganggu keamanan (pasal 15 ayat 1), pemberedelan pers (pasal 17 ayat 1), serta pemeriksaan badan dan pakaian oleh kepolisian (pasal 20).

Bisa dibayangkan, situasi dalam status darurat sipil sudah kian menguat praktiknya di lapangan dengan keluarnya Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Kapolri Idham Azis pun mempertegasnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR (Selasa, 31/3), dengan menyatakan kepolisian mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan darurat sipil dalam penanganan pandemi Covid-19.

Darurat Kesehatan Masyarakat

Keluarnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), sekalipun terlambat, patut diapresiasi. Pertama, secara hukum diatur khusus soal perintah pasal 10 ayat 1-3 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai prasyarat terbitnya PP. Dalam teori perundang-undangan, produk hukumnya harus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking.

Kedua, pemaknaan bahaya dalam UU merujuk pada pengertian, ’’KKM adalah kejadian masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara’’ (pasal 1 angka 2).

Masalahnya, selain pemerintah pusat belum berencana membuat peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penetapan dan pencabutan KKM, sebagaimana mandat pasal 10 ayat (4) UU 6/2020, PP yang diterbitkan juga sebatas soal PSBB. Artinya, pemerintah tidak hendak melakukan karantina wilayah. Padahal, lingkup PSBB hanya mengatur libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat atau fasum (pasal 59 ayat (3) UU 6/2018).

Sedangkan Perppu No. 1/2020, diniatkan untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus belanja kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dunia usaha dan masyarakat terdampak. Persoalannya, penegasan perlindungan hak-hak warga, bukan semata soal pemenuhan kebutuhan dasar selama masa darurat, melainkan jaminan keberlangsungan hidup pasca Covid-19. Bagaimana dengan nasib buruh yang sudah dipaksa cuti di luar tanggungan, di-PHK, atau tenaga outsourcing yang rentan perlindungan sosial-ekonominya? Sementara ketentuan pasal 27 ayat (2) Perppu menegaskan pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi para pejabat terkait.

Apa artinya karut marut kebijakan hukum penanganan Covid-19 ini dari sisi dampak bagi upaya perlindungan HAM?

Pertama, narasi politik kepresidenan pula melalui jubirnya soal darurat sipil, adalah keliru dan bertentangan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini berbeda bila Jokowi tegas mengeluarkan penetapan bencana (Pasal 8 UU No. 24/2007) dan penetapan darurat kesehatan masyarakat dengan karantina wilayah (Pasal 55 ayat 1 UU No. 6/2018), di mana negara terikat kewajiban hukum untuk menjamin ketersediaan sumber daya untuk kebutuhan hidup dasar yang diperlukan warga negara.

Kedua, penetapan darurat sipil justru berpotensi kian membahayakan keamanan dan kesehatan warga. Sebab, masuk ke wilayah pembatasan kebebasan sipil berekspresi. Dalam praktik, secara sosiologis dan historis, status tersebut justru mengembangkan sifat represif dan menyuburkan karakter otoritarianisme negara.

Ketiga, terlambat dan abainya antisipasi penanganan Covid-19, apalagi hingga mengakibatkan ribuan orang terpapar dan banyak warga maupun tenaga medis yang meninggal, bukan sekadar maladministrasi, melainkan bentuk pelanggaran HAM. Baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Semoga pemerintah lebih sungguh-sungguh bekerja secara konsisten, terukur, dan transparan dalam menyelamatkan dan melindungi warga negaranya. (*)

Penulis adalah Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker