Kolom

Mengontrol Ruang, Menyetop Pandemi

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jumlah penderita dan korban bahkan terus bertambah. Jumlah penderita di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan.

Oleh PURNAWAN BASUNDORO

Data yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 23 Agustus 2020 memperlihatkan bahwa 64,83 persen kasus terjadi di kota, sedangkan 35,17 persen terjadi di kabupaten yang sebagian besar wilayahnya pedesaan (kompas.com, 27 Agustus 2020).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penularan Covid-19 di perkotaan jauh lebih cepat yang disebabkan beberapa hal. Pertama, kawasan perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi sehingga kemungkinan persentase yang tertular juga lebih banyak. Kedua, mobilitas manusia di perkotaan juga lebih tinggi dan kecepatan penularan Covid-19 mengikuti arus mobilitas tersebut. Ketiga, ruang-ruang publik di perkotaan jauh lebih sempit yang menyulitkan posisi jarak aman antarmanusia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penularan Covid-19, tapi upaya tersebut belum membawa hasil signifikan. Jakarta terpaksa memberlakukan lagi PSBB setelah beberapa bulan sebelumnya memberlakukan kebijakan yang sama. Kebijakan yang diberlakukan di Jakarta itu merupakan gambaran betapa sulitnya mengurangi secara drastis penularan Covid-19.

Belajar dari Sejarah

Untuk memastikan apakah mengontrol ruang publik merupakan cara efektif untuk memutus rantai penularan Covid-19, kita harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar pada pengalaman masa lalu dalam mengatasi hal serupa. Seratus tahun yang lalu dunia juga diguncang munculnya pandemi influenza yang dikenal dengan nama flu Spanyol, yaitu pada 1918.

Flu Spanyol mulai dideteksi masuk Indonesia pada waktu itu sekitar April 1918 dan mulai menjalar ke berbagai daerah. Kota pertama yang diduga sebagai pusat persebaran adalah Banjarmasin dan Surabaya. Di Jawa, Pelabuhan Surabaya merupakan pintu masuk penyakit tersebut, kemudian menjalar ke berbagai kota. Sebagaimana diungkap dalam buku Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda, percepatan persebaran penyakit itu terjadi melalui jaringan transportasi dan pasar. Dua titik tersebut merupakan tempat berkumpulnya massa yang efektif menularkan penyakit antarmanusia itu.

Upaya menangani flu Spanyol bukan hal mudah karena beberapa kalangan di pemerintahan berbeda pendapat dalam mengatasi hal tersebut. Peraturan tentang pencegahan baru muncul dengan disahkannya Influenza Ordonnantie pada 20 Oktober 1920. Melalui peraturan tersebut ruang-ruang publik di perkotaan dikontrol ketat, terutama di kota pelabuhan. Karantina diterapkan secara keras kepada orang-orang yang baru turun dari kapal. Yang melanggar akan dikenai hukuman berupa kurungan enam hari sampai satu tahun. Gerak masyarakat dibatasi untuk menahan laju penularan.

Dalam sebuah selebaran berbahasa Jawa dengan menampilkan tokoh Punakawan, dijelaskan aturan bahwa semua orang yang tubuhnya panas tinggi dan batuk dilarang keras untuk keluar rumah. Yang ketahuan keluar rumah akan dikenai hukuman. Dengan penerapan kontrol yang ketat terhadap ruang-ruang perkotaan, berangsur-angsur pandemi flu Spanyol surut.

Selain mengontrol ruang, cara lain dalam mengendalikan penyakit adalah mengubah ruang. Strategi mengubah ruang perkotaan dilakukan pemerintah kolonial ketika merebak epidemi pes beberapa saat setelah pandemi flu Spanyol mereda. Epidemi pes sebenarnya berkali-kali melanda kota-kota di Indonesia. Tercatat sejak abad ke-19 sampai dekade 1930-an, beberapa kota besar tiga kali dilanda epidemi penyakit mematikan itu.

Diketahui, pes ternyata ditularkan tikus yang tinggal di rumah-rumah penduduk kampung yang tidak memenuhi standar kesehatan. Saat itu sebagian besar penduduk pribumi perkotaan tinggal di perkampungan dengan kondisi lingkungan yang sangat buruk. Dengan rumah-rumah yang dibangun seadanya, yang ternyata juga menjadi sarang tikus yang merupakan pembawa pes.

Upaya menanggulangi pes dilakukan secara serius dengan mengubah ruang perkotaan, terutama ruang bermukim masyarakat pribumi, karena ruang bermukim itulah yang dianggap sebagai sarang penyakit. Inisiatif perubahan ruang bermukim perkotaan datang kali pertama dari Mohammad Hoesni Thamrin, anggota Dewan Kota (Gemeenteraad) Batavia pada 1920-an, yang melahirkan program kampong verbetering atau program perbaikan kampung.

Freek Colombijn (2013), seorang sejarawan Belanda, mengemukakan bahwa proyek kampong verbetering kemudian dijalankan di berbagai kota besar seperti Medan, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Hunian diperbaiki secara total, baik rumah-rumahnya, akses jalan, maupun saluran pembuangan airnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghalau tikus yang merupakan sumber penyakit pes. Sekitar sepuluh tahun berjalan, proyek itu berhasil memperbaiki ribuan kampung di kota-kota besar serta berhasil memperbaiki 1,3 juta rumah penduduk bumiputra menjadi rumah sehat.

Dua kasus di atas bisa menjadi model penanganan pandemi Covid-19 saat ini, terutama di perkotaan. Pertama, kontrol ruang kota dengan sangat ketat dengan hukuman yang berat sebagai upaya untuk membatasi ruang gerak manusia. Hal tersebut penting dilakukan mengingat persebaran Covid-19 terjadi bersamaan dengan mobilitas manusia.

Kedua, perlu adanya upaya mengubah sebagian besar ruang publik perkotaan di mana manusia harus dipaksa untuk saling berjarak yang cukup melalui struktur ruang. Saat ini upaya menjaga jarak antarmanusia hanya berupa imbauan yang kurang ditaati secara maksimal.

Mengubah kultur ternyata tidak mudah, maka harus didukung dengan perubahan struktur (ruang perkotaan). Dengan struktur ruang kota yang memungkinkan antarmanusia tidak bertemu dalam jarak yang terlalu dekat, penularan virus bisa dikendalikan. (*)

Penulis adalah Purnawan Basundoro, Guru besar sejarah perkotaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya.





Back to top button