Kolom

Menangkal Residivisme Napi Asimilasi

Oleh Prija Djatmika

Pandemi Covid-19 tidak saja telah menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada ranah hukum dan kriminalitas. Khawatir terjadi penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kebanyakan melebihi kapasitas, Menkum HAM Yassona H. Laoly sudah mengeluarkan kebijakan asimilasi bagi 35.000 narapidana (napi). Khususnya bagi mereka yang sudah menjalani dua pertiga masa pidana. Muncul kekhawatiran, langkah ini meningkatkan risiko kriminalitas di masyarakat.

Mengingat dampaknya, semestinya ini tak hanya diputuskan Menkum HAM, tetapi menjadi keputusan bersama yang melibatkan Mendagri, Kapolri, dan menteri sosial. Mereka yang dipulangkan dini dari lapas ini tentu tujuan pertamanya adalah pulang ke rumah. Jelas membutuhkan suatu mekanisme kontrol lintas sektoral agar mereka tidak menimbulkan gangguan kamtibmas lagi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para mantan napi mesti akan mendapatkan stigma negatif sebagaimana dijelaskan dalam teori labelling. Tidak mudah bagi masyarakat begitu saja menerima mereka kembali tanpa syak wasangka. Tidak mudah pula bagi mantan napi meminta masyarakat menerima mereka sepenuhnya, tanpa rasa waswas bahwa mereka akan melakukan kejahatan lagi (secondary deviant behavior atau residivis).

Untuk mengatasi problem ini, Mendagri bisa memerintah jajarannya sampai ke kelurahan untuk mendata mereka dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain untuk membaurkan mereka kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal, juga memberi mereka sumber kehidupan. Misalnya, dilibatkan dalam program padat karya di desa (tanpa ada penolakan dari masyarakat).

Kemudian, Kapolri memerintahkan ke jajaran polres sampai polsek untuk mewajibkan mereka lapor seminggu sekali. Sampai masa pidana penjaranya (yang masih sepertiga dari masa pidana penjara yang harus dijalaninya tersebut) selesai. Wajib lapor ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka karena mereka memang masih dalam pengawasan.

Sisi lainnya, mereka jelas masih butuh makan bersama keluarganya di tengah iklim pandemi yang mencekik secara ekonomi ini. Di sini perlunya intervensi dari menteri sosial (bisa bekerja sama dengan pemda) untuk memberikan bantuan sosial ekonomi kepada mereka agar tidak mengulangi kejahatannya yang mengganggu kamtibmas.

Oleh karena kebijakan Menkum HAM tidak dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Mendagri, Kapolri, dan Mensos, tidak aneh apabila sebagian di antara para narapidana yang dibebaskan dini karena pandemi Covid-19 ini melakukan tindakan kriminal lagi. Ini yang menjadi keluhan publik. Bahkan setiap ada kejahatan hampir selalu dikaitkan dengan kebijakan pembebasan napi ini.

Waspadai Dampak Anomi

Dalam masa kehidupan normal tanpa pandemi penyakit apa pun dan kehidupan sosial ekonomi berjalan normal, para mantan napi sudah sulit untuk dapat memperoleh pekerjaan lagi secara legal. Dalam teori labeling dijelaskan bahwa orang melakukan kejahatan yang kali pertama (primary deviant behavior) kebanyakan didesak oleh kebutuhan hidupnya. Ini khususnya untuk kejahatan jalanan atau kejahatan kelas bawah seperti curanmor, pencurian dengan kekerasan, penodongan, dan perampasan.

Namun, setelah pelaku dipidana karena kejahatan yang pertama ini, kecenderungan akan melakukan kejahatan lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga menjadi penjahat ’’profesional’’. Antara lain ini karena reaksi masyarakat yang mendiskriminasi mereka sebagai mantan penjahat. Sebagaimana ditulis dengan bagus dalam novel Bromocorah oleh Mochtar Lubis, para mantan napi ini tidak punya pilihan lain selain mencari penghidupan secara ilegal dengan cara melakukan kejahatan lagi.

Apalagi dalam kondisi paceklik ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Orang-orang yang baik-baik kelakuannya, yakni yang tidak pernah punya catatan kriminal dalam kehidupannya saja, sekarang mengalami kemerosotan kehidupan ekonomi karena di-PHK, dirumahkan, atau bentuk kehilangan sumber kehidupan lainnya. Apalagi para mantan napi ini yang punya beban stigma.

Oleh sebab itu, dalam perspektif kriminologi, tak heran kalau dalam kondisi seperti ini tingkat kriminalitas naik 11,8 persen sebagaimana yang diberitakan media. Dalam kajian filsafat, kelaparan bisa menampilkan sisi kegilaan manusia. Dalam kajian kriminologi ada teori tekanan dan tarikan dalam ekonomi atau push and pull economic theory. Yakni, ketiadaan sumber penghasilan yang menyebabkan kesulitan sebagian orang untuk melanjutkan hidupnya dan keluarganya dirasakan sebagai suatu tekanan. Sehingga dirasakan oleh yang menderita sebagai suatu tarikan untuk dijadikan korban kejahatan sebagai solusi tekanan hidup yang dihadapi mereka.

Belum lagi banyaknya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan atau yang kehilangan sumber kehidupan lainnya yang rawan tergoda mencari jalan pintas. Dalam krisis ekonomi hampir selalu ditandai dengan naiknya tingkat kejahatan. Berbagai kebijakan sosial ekonomi pemerintah memang telah dilakukan untuk mengatasi problem kehidupan ekonomi masyarakat terdampak ini.

Semoga pandemi Covid-19 ini tak berkepanjangan. Jangan sampai pemerintah kehabisan dana dan daya untuk menjamin kehidupan sosial ekonomi mereka. Tak perlu pula menampilkan kemewahan dan berkelimpahan bagi yang berpunya. Terus tumbuhkan solidaritas sosial di musim pandemi ini seperti yang ditunjukkan banyak masyarakat kita.

Jangan sampai krisis berkelanjutan sehingga menurut teori anomi Emile Durkheim menimbulkan penjarahan sebagai suatu bentuk ’’inovasi’’ dalam keterpepetan mereka. Jangan sampai pula meletup pemberontakan (rebellion) oleh masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi.

Karena itu, untuk mengatasi risiko kriminalitas dari pembebasan dini napi, perlu segera dibuatkan jaring pengaman sosial khusus mereka. Sehingga mereka merasa diurus dan mencegah mereka berulah kembali di jalanan ’’mengajak’’ kelompok rentan baru. Semoga. (*/JP)

Prija Djatmika, Doktor hukum pidana, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya