Kolom

Korona, Pemerintah, dan Era Digital

Persebaran virus korona (Covid-19) sangatlah cepat. Virus itu mampu menerobos semua orang tanpa memandang golongan, ras, agama, dan negara. Akibatnya, semua orang, kelompok, dan negara sibuk dan bingung bagaimana mencegah dan mengatasinya.

Oleh KACUNG MARIJAN

Masih beruntung, pandemi korona itu terjadi pada era digital. Bisa dibayangkan jika itu terjadi pada era-era sebelumnya, misalnya kesulitan di dalam mencegah dan mengatasi implikasinya, akan lebih besar lagi. Instrumen mengendalikan dan bagaimana masyarakat beradaptasi di dalam situasi menyeramkan itu akan lebih sedikit.

Salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi korona adalah melalui instrumen ’’menjaga jarak’’. Instrumen ini telah diterapkan banyak negara meski melalui strategi yang berbeda-beda. Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain telah menggunakan strategi lockdown dalam menjaga jarak secara sangat ketat.

Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, menggunakan strategi yang lebih lunak. Yang terpenting adalah adanya seruan kepada masyarakat agar melakukan ’’social distancing’’ agar sebelum menyebar, virus itu lebih dahulu mati.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan strategi mana yang paling efektif di antara keduanya. Yang ingin dibicarakan adalah anggota masyarakat maupun pemerintah yang membuat kebijakan masih bisa leluasa melakukan adaptasi di tengah-tengah penggunaan instrumen ’’menjaga jarak’’ itu.

Pada masa lalu, ketika lockdown di suatu wilayah atau negara diterapkan, masyarakatnya benar-benar terisolasi. Tidak ada ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat di luarnya. Pada era digital, komunikasi itu bisa dilakukan oleh sesama anggota masyarakat yang terisolasi dan dengan orang lain di luarnya.

Karena itu, ketika ada orang atau kelompok yang mengalami kekurangan logistik, mereka relatif cepat diketahui dan mudah diatasi sepanjang supply barang yang dibutuhkan tersedia tidak jauh dari tempatnya. Bukan hanya itu. Masyarakat yang terisolasi itu, dalam derajat tertentu, juga masih bisa melakukan interaksi dan transaksi bisnis.

Di dalam situasi semacam itu, instrumen menjaga jarak dalam menangani pandemi korona, baik melalui lockdown maupun bukan, tidak serta-merta membuat ekonomi mati. Jelas, korona telah meruntuhkan bangunan ekonomi individu, perusahaan, maupun negara. Namun, korona tidak serta-merta menghentikan denyut nadi perekonomian seketika.

Hanya, bagaimana anggota masyarakat melakukan adaptasi di tengah-tengah instrumen menjaga jarak itu, bergantung pada tingkat budaya yang dimilikinya. Di dalam masyarakat digital, setiap individu seperti berperilaku soliter, bergerak sendiri-sendiri seolah tanpa membutuhkan orang lain.

Namun, dalam masyarakat digital yang matang, perilaku soliter itu sebenarnya hanyalah semu. Masing-masing sebenarnya juga menyadari bahwa mereka itu tidak bisa hidup berdiri sendiri, melainkan saling bersinergi satu sama lain meskipun seperti ada jarak yang memisahkan.

Dalam situasi pandemi korona, masyarakat yang memiliki karakter budaya semacam itu bisa lebih efektif dalam mencegah memburuknya situasi dan dalam taraf tertentu mampu beradaptasi serta bersahabat terhadap situasi yang buruk tersebut. Di dalam diri mereka terdapat kesadaran bahwa hidup soliter secara fisik dalam situasi itu memang harus dilakukan karena itu memang membahayakan semua pihak.

Namun, melalui akses informasi dan komunikasi yang dimiliki, mereka masih mungkin memiliki kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitannya seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dan bahkan masih bisa berbisnis.

Di dalam masyarakat yang budaya digitalnya belum matang, perilaku seperti itu tidak sepenuhnya terjadi. Di masyarakat kita, misalnya, justru kita temukan realitas bahwa tidak sedikit orang yang tetap hidup di dalam keramaian, berkelompok, tetapi secara ’’psikologis’’ sebenarnya mereka hidup soliter. Lihatlah di warung-warung atau tempat orang berkumpul, mereka hanya sebentar berinteraksi, tetapi pikiran mereka menjauh antara satu dan lainnya.

Dalam situasi seperti itu, imbauan pemerintah, para pejabat, dan tokoh-tokoh masyarakat agar semua pihak menggunakan istrumen menjaga jarak dengan strategi social distancing masih berhenti pada tataran psychological distancing. Lihatlah, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelajaran dan perkuliahan secara online karena perkuliahan offline dihentikan. Pada awal-awal pembelajaran itu dilakukan, mereka justru berkelompok di rumah, kos-kosan, warung, atau kafe dengan alasan memanfaatkan wifi gratis.

Situasi semacam itulah, antara lain, yang menjadikan strategi social distancing yang kita gaungkan belum cukup kuat membendung laju pandemi korona di negara kita. Jumlah yang dicurigai dan positif korona meningkat secara tajam. Hal itu tidak lepas dari realitas bahwa masyarakat kita belum mampu melepaskan ikatan-ikatan fisik di tengah-tengah situasi yang justru mengharuskan mereka melepaskannya untuk sementara.

Karena pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa, situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut. Pemerintah yang menjadi panglima terdepan memiliki peran yang sangat penting. Setidaknya, ada dua hal yang bisa dilakukan di luar kebijakan ekonomi makro dan mikro yang sudah dilakukan.

Pertama, menjamin keberlangsungan jalannya masyarakat digital melalui kemudahan akses informasi dan komunikasi. Agar para mahasiswa dan orang lain yang kekurangan finansial tidak sibuk mencari wifi gratis, pemerintah bisa memberikan subsidi ’’data gratis’’ kepada mereka dalam kurun waktu tertentu.

Akses itu tidak hanya untuk mempermudah proses belajar-mengajar, tetapi juga untuk proses-proses sosial dan ekonomi di tengah-tengah situasi untuk ’’menjaga jarak’’. Akses itu akan menjadi ’’nyawa’’. Bukan hanya alat berkomunikasi, melainkan juga untuk terus menjaga kehidupannya. Kebutuhan hidup sehari-hari masih mungkin dipenuhi melalui berbagai aplikasi ’’antar jemput’’ barang dan jasa secara digital.

Kedua, pemerintah membuat kebijakan tentang adanya jaminan keamanan di dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya jaminan makanan dan minuman. Ketiadaan jaminan logistik semacam itu masih memungkinkan adanya orang yang nekat melanggar social distancing hanya karena tidak mau ’’mati kelaparan’’.

Agar lebih efektif dan melibatkan partisipasi publik, proses ketersediaan logistik itu bisa melibatkan para penyedia seperti petani dan pabrikan sebagai supplier atas kebutuhan itu dan pendistribusiannya melibatkan komunitas di sekitarnya. Pelibatan itu juga ditujukan untuk meredakan jatuh bangkrutnya para produsen. Tentu, dalam proses itu, protokol ’’menjaga jarak’’ tetap dilakukan melalui penggunaan perangkat digital.

Melalui kebijakan dan sinergi semacam itu, upaya mengatasi implikasi pandemi korona ini akan menjadi gerakan bersama, bukan hanya gerakan yang dilakukan pemerintah. Semoga. (*)

Penulis adalah Guru besar FISIP Unair, wakil rektor Unusa Surabaya.



Pascasarjana

Unefa
Back to top button