Kolom

Kontekstualisasi Kesaktian Pancasila

Setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (G 30 S/PKI) menjadi latar peringatan tersebut.

Oleh ARWANI THOMAFI

Negara, melalui Tap MPRS No XXV/Tahun 1966, juga telah membubarkan PKI dan melarang penyebaran paham marxisme dan leninisme.

Pada peringatan tahun ke-53 Hari Kesaktian Pancasila sejak diterbitkan Keppres No 153 Tahun 1967, dibutuhkan pemaknaan ulang dan reaktualisasi atas peringatan tersebut. Tujuannya, agar tetap kontekstual dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

Sebagaimana dalam konsideran keppres yang ditandatangani Pejabat Presiden Soeharto pada 27 September 1967, disebutkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Tentu, peristiwa G 30 S/PKI menjadi latar belakang lahirnya keppres tersebut.

Kendati peristiwa G 30 S/PKI sebagai ratio legis munculnya keppres tersebut, benang merah dari peristiwa itu tak lain berupa gerakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai lebih luas lagi yang tidak sekadar perkara gerakan PKI.

Pemaknaan harus diperluas dengan memaknai bahwa segala bentuk yang merongrong ideologi Pancasila harus dicegah dan dilawan bersama. Karena kita sepakat bahwa Pancasila telah final sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam konsideran di Keppres No 153 Tahun 1967.

 

//Pancasila Lumpuh

Komitmen untuk mewujudkan kesaktian Pancasila melalui rumusan peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami tantangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit peraturan kebijakan yang diterbitkan negara justru bertentangan dengan konstitusi. Alih-alih, nilai-nilai Pancasila menjadi sakti, jika tak hati-hati, rumusan peraturan perundang-undangan tersebut justru melumpuhkan nilai-nilai Pancasila.

Data di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan, sepanjang 2003–2020, sebanyak 265 undang-undang (UU) telah dibatalkan. Inkonstitusionalitas sebuah UU tersebut tak lain karena bertentangan dengan UUD 1945 yang di dalamnya bersumber dari Pancasila sebagai sumber dan dasar dalam pembentukan batang tubuh UUD 1945 (Maria Farida Indrati S., 2007).

Masalah substansial lainnya yang kerap menjadi persoalan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tak lain adalah partisipasi masyarakat. Implementasi kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 kerap menjadi titik krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Padahal, semestinya konsepsi daulat rakyat dapat diuraikan dalam bentuk keterhubungan kekuasaan administratif badan pembentuk undang-undang dengan kehendak warga negara (F. Budi Hardiman, 2009).

Keterhubungan rakyat dan wakil rakyat semestinya tidak sekadar hubungan fisik yang disimplifikasi melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil). Namun, lebih substansial lagi, keterhubungan tersebut juga diwujudkan dengan ketersambungan batin warga negara dengan badan negara dalam merumuskan kebijakan publiknya.

Aspirasi warga negara itu, jika ditarik lebih jauh, tak lain merupakan cita hukum (rechtsidee) masyarakat Indonesia yang juga disebut sebagai Pancasila. Dengan kata lain, agar Kesaktian Pancasila ini senantiasa sakti dengan wujud kebijakan publik, tak ada pilihan lain, Pancasila harus senantiasa hadir lahir dan batin, baik dalam pembentukan maupun dari sisi materialnya.

Dari sisi prosesnya, perwujudan daulat rakyat harus betul-betul hadir dengan menjadikan aspirasi rakyat sebagai basisnya. Sementara itu, dari materi peraturan perundang-undangan, secara substansial setiap rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari konstitusi dan Pancasila.

Kesaktian Pancasila di Kebijakan Publik

Perluasan makna tentang Kesaktian Pancasila dapat diwujudkan dengan memastikan setiap produk hukum yang diterbitkan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak keluar dari nilai dan spirit Pancasila. Hal itu sejalan dengan posisi Pancasila sebagai staat fundamental norm atau norma dasar negara. Implementasi dari hal tersebut, Pancasila menjadi ”bintang pemandu” (leitstern) yang memberikan pedoman dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Pancasila yang merupakan rechtsidee mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. (A. Hamid S. Attamimi, 1990).

Di sinilah relevansi kesaktian Pancasila. Karena dengan kedudukan yang dimilikinya, Pancasila menjadi kompas bagi penyelenggara negara dalam merumuskan setiap kebijakan publik agar tidak keluar dari bingkai dan spirit Pancasila.

Kesaktian Pancasila terkait perumusan kebijakan publik melalui peraturan perundang-undangan secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa ”Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

Dari sisi masyarakat, posisi Pancasila secara khusus dan empat pilar berbangsa secara umum telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Setidaknya, temuan riset yang dilakukan MPR periode 2014–2019 lalu (Ma’ruf Cahyono, 2019) mengungkapkan, sebanyak 32,8 persen masyarakat Indonesia atau sebanyak 87 juta orang telah mengikuti sosialisasi empat pilar.

Bukan sekadar itu, dalam riset tersebut juga terungkap sebanyak 99,8 persen warga Indonesia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara dan sebanyak 97,8 persen warga Indonesia mengakui UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Temuan tersebut menunjukkan dari sisi masyarakat, Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya telah dipahami cukup baik di tengah masyarakat.

Kini, tantangan utama dalam memastikan kesaktian Pancasila terletak pada perumus undang-undang (law maker), yakni legislatif dan presiden untuk membentuk kebijakan publik yang sesuai dengan nilai dan spirit Pancasila. Kesaktian Pancasila harus tertuang dalam setiap rumusan kebijakan publik melalui peraturan perundang-undangan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. (*)

Penulis adalah Ketua Fraksi PPP Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.





Back to top button