Kolom

Kesigapan Pengaruhi Dampak Ekonomi

Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat dipengaruhi seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh persebaran Covid-19. Juga pada pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi pandemi tersebut.

 Oleh MOHAMMAD FAISAL

Respons seperti penutupan sekolah; work from home, khususnya untuk pekerja sektor formal; juga penundaan dan pembatalan berbagai event pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat.

Konsumsi swasta yang notabene menyumbang hampir 60 persen pergerakan ekonomi nasional akan mengalami kontraksi. Penjualan ritel, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, dipastikan turun. Bahkan, sebelum kasus Covid-19, teridentifikasi di Indonesia data indeks penjualan riil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sudah menunjukkan kontraksi 0,3 persen pada Januari 2020. Penjualan mobil selama Januari dan Februari juga turun 2,4 persen (YoY).

Indikasi turunnya konsumsi swasta juga diperlihatkan dengan anjloknya perjalanan wisata, baik domestik maupun asing. BPS mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun 7,62 persen pada Januari 2020 jika dibandingkan dengan Desember 2019. Sementara itu, wisatawan Nusantara turun 3,1 persen pada periode yang sama. Tekanan pada konsumsi swasta itu dipastikan akan lebih dalam pada Maret dan bulan-bulan berikutnya.

Berbagai dinamika yang terjadi dipastikan akan membuat prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, CORE Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat.

Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost. Hal itu bertujuan mempercepat pengobatan dan pencegahan yang lebih luas. Kebijakan tersebut, antara lain, pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri (APD); penggratisan biaya pemeriksaan –baik yang terbukti terinfeksi maupun tidak–; serta hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya.

Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya lebih dikedepankan daripada kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.

Berikutnya, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya, tarif dasar listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan air bersih. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. Mengingat, harga minyak mentah yang turun ke kisaran USD 20 per barel diperkirakan masih berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.

Kebijakan lain, perluasan kebijakan relaksasi pajak. Bukan hanya di sektor manufaktur, tapi juga sektor-sektor lain. Pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain. Khususnya yang terkena dampak paling parah seperti sektor transportasi dan pariwisata.

Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat juga perlu didukung dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan. Sebab, di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar.

Pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya. Termasuk, membantu proses pengamanan suplai dan distribusi barang.

Penyaluran BLT juga harus diikuti ketepatan data penerima dan perbaikan mekanisme kelembagaan dalam penyalurannya. Koordinasi validitas data sampai level kecamatan perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran.

Berikutnya, OJK didorong untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi.

Juga, dari sisi fiskal, pelebaran defisit anggaran yang melebihi batas yang telah ditetapkan UU Keuangan Negara amat diperlukan. Mengingat makin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif pada perekonomian. (*)

Penulis adalah Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

USI