Kolom

Drama Politik Indonesia

Oleh JOKO YULIYANTO

PENUNJUKAN Sandiaga Salahuddin Uno sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio menemui babak baru dalam drama perpolitikan Indonesia. Sandiaga merupakan cawapres dari Prabowo Subianto Djojohadikusumo (menteri pertahanan) pada Pilpres 2019. Intensitas kampanye hampir tujuh bulan lamanya membuat isu politik identitas begitu membekas.

Narasi agama, komunis, moral, dan lainnya membaur menjadi ajang mencaci satu sama lain. Ibarat sebuah panggung pertunjukan, Pilpres 2019 adalah puncak konflik dari serangkaian adegan yang dibentuk sistem demokrasi Indonesia. Konklusinya adalah ketika semua membaur dalam satu gerbang Kabinet Indonesia Maju.

Tanda-tanda rekonsiliasi sudah terlihat ketika Jokowi bertemu kali pertama dengan Prabowo pascapilpres. Setelahnya, Gerindra dijanjikan jatah menteri di dalam pemerintahan. Kritik dan kekecewaan pendukung Prabowo begitu masif beredar di beranda media sosial. Demikian pula dengan Sandiaga Uno yang bersedia dipinang menjadi timses Bobby Nasution (menantu Jokowi) dan Gibran (anak Jokowi) dalam pilkada serentak 2020. Setelah memenangkan keduanya, Sandiaga melenggang mulus menjadi Menparekraf.

Kisah politik Indonesia akhir-akhir ini akan menjadi sejarah tentang kejelasan istilah, ’’Dalam politik, lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Tidak ada yang abadi, kecuali kepentingan politik.’’ Maka, masa-masa pemilu adalah ajang memperebutkan kekuasaan, bukan agenda mencari sosok pemimpin. Sifat pemilu di Indonesia adalah proses politik untuk memperoleh, mempertahankan, atau mendapat bagian dari kekuasaan.

Kalau demokrasi mencari menang, nomokrasi mencari benar. Bahwa sistem pemerintahan perlu memiliki instrumen hukum kelembagaan yang kuat untuk mengawal demokrasi supaya tidak salah arah. Karena itu, perlu teman nomokrasi untuk mengontrol demokrasi agar tidak menimbulkan kekacauan.

Ketika oposisi menghibahkan diri menjadi tim koalisi, iklim politik di negara demokrasi akan menjadi diktator dan otoriter. Memunculkan anarkisme kebijakan karena kurangnya kontrol dari oposan. Bergabungnya Sandiaga Uno bermanfaat untuk meredam tensi Pilpres 2019, tapi dampak negatif kepada masyarakat adalah sikap apatis warga negara karena kontestasi pemilu hanyalah sebuah drama politik belaka.

Jokowi dikenal sebagai tokoh yang cerdas dalam hal komunikasi politik. Diakui bahwa kesuksesan merelokasi PKL di Solo semasa menjadi wali kota telah melambungkan namanya di dunia perpolitikan nasional. Strategi yang digunakan adalah mendekati kepala PKL atau organisasi apa pun yang dianggap menghambat kebijakan pemerintah. Hasilnya adalah sikap menerima dan mendukung kebijakan asal komunikasinya tepat untuk kemajuan bersama.

Setelah menjadi presiden, Jokowi kembali bermanuver dalam hal melobi tokoh politik untuk masuk dalam kabinetnya. Setelah merekrut Prabowo (Ketum Gerindra), lawan ulet di dua kali pilpres, Jokowi juga merekrut rekannya, yakni Sandiaga Uno, dalam jajaran pemerintahannya. Banyak pendukung keduanya yang kecewa dan dikhianati atas kesia-siaan perjuangannya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Sebelumnya, Jokowi juga menggandeng KH Ma’ruf Amin yang dianggap mewakili basis muslim Indonesia (mantan ketua MUI). Penunjukan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden adalah upaya pembelaan Jokowi yang dicitrakan sebagai tokoh anti-Islam.

Jokowi juga mengambil hati masyarakat milenial dengan pembentukan stafsus dan penunjukan menteri muda seperti Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, dan M. Lutfi. Paling menghebohkan adalah penunjukan Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama. Perlu diketahui, Gus Yaqut merupakan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Menteri agama sebelumnya, Fachrul Razi, dianggap tidak mampu mengatasi problematika mendasar yang dihadapi negara, yakni radikalisme dan terorisme.

Jika kepala kelompok-kelompok masyarakat sudah berhasil dipegang, lantas apa yang bisa dilakukan bawahannya?

Daya pikat komunikasi politik Jokowi semakin meluaskan citra ketokohan presiden yang minim dengan kritik. Apalagi, lembaga legislatif juga sudah ’’dikuasai’’ PDI Perjuangan dengan pimpinannya, Puan Maharani.

Sekarang menyisakan kubu Islam konservatif, PKS, FPI, dan tokoh-tokoh (timses) Prabowo yang masih sakit hati atas kekalahannya pada kontestasi Pilpres 2019.

Dalam dunia politik, pemerintah tidak akan mampu memfasilitasi jabatan kepada semua yang semula menjadi musuh politiknya. Adapun menjadi kegagalan demokrasi jika kritik kebijakan tidak terwakilkan karena pembungkaman tokoh oposisi dengan iming-iming jabatan. Proses politik di Indonesia memperlihatkan seberapa konsisten tokoh publik mempertahankan idealismenya. Mengukur seberapa berhasil strategi pemimpin menyelenggarakan pemerintahan yang masih terikat intervensi (balas jasa) partai politik. Menguji seberapa tangguh bertahan dalam drama politik Indonesia. (*)

Joko Yulianto, Penggagas Komunitas Seniman NU, penulis buku dan naskah drama, aktif menulis opini di media daring

USI