Kolom

60 Tahun UUPA Menghadapi Multikrisis

UUPA 1960 genap berusia 60 tahun pada 24 September 2020. Dalam momen ini, kita perlu merefleksikan secara mendalam prinsip-prinsip dasar yang dikandungnya, dihadapkan pada realitas keagrariaan dan pertanahan di Indonesia saat ini.

 Oleh AHMAD NASHIH LUTHFI

Setidaknya terdapat sembilan prinsip dalam UUPA. Yakni, prinsip kebangsaan, kepastian dan perlindungan hukum, antimonopoli dan antiakumulasi, distribusi dan redistribusi, anti pemerasan, produktivitas, keberlanjutan, kesejahteraan, dan prinsip afirmasi (Shohibuddin 2018). Sembilan prinsip tersebut dapat menjadi panduan bagi pembaruan tata pengurusan agraria di tanah air yang mengalami kondisi multikrisis saat ini.

Dalam konteks agraria dan pertanahan, dewasa ini Indonesia menghadapi krisis agraria. Utamanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah akibat alokasi kebijakan pertanahan yang tidak adil warisan masa lampau. Lalu, krisis ekologi sebagai dampak lanjutan dari penggunaan tanah yang mengubah secara drastis lanskap alam. Ada juga krisis regenerasi dan reproduksi pertanian yang menandai perubahan orientasi ekonomi reproduktif berbasis tanah.

Krisis Agraria

Berbagai laporan dan literatur telah menunjukkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin akut. Pemeriksaan terhadap laporan sensus pertanian sejak 1963 hingga 2003 menunjukkan adanya ketimpangan penggunaan tanah yang kompetitif antara sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, pembangunan kota, perumahan dan real estate, pariwisata, dan menyisakan porsi kecil pada pertanian dan perkebunan rakyat (Bachriadi dan Wiradi 2011).

Berbagai kekuatan dan kepentingan global turut memengaruhi perubahan dan alih fungsi lahan yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia (Zoomers 2010; Pujiriyani dkk, 2012). Semua proses itu mengakibatkan rakyat Indonesia semakin terpinggirkan di hadapan kepentingan kapitalisasi tanah dan pembangunan.

Krisis Ekologi

Krisis ekologi tidak hanya terjadi di sektor daratan, tapi juga perairan, udara, dan segenap unsur lingkungan hidup lainnya sehingga mengubah hubungan antara manusia dan nonmanusia. Berbagai analisis mutakhir terhadap wabah Covid-19 saat ini menjelaskan kaitan antara pembukaan tanah dan hutan skala luas untuk perluasan kapital dengan perubahan ekosistem. Rusak bahkan hilangnya danau, gua, hutan, dan berbagai ruang hidup menjadi ancaman bagi hewan yang semula menjadi patogen dari suatu mikroba (virus, bakteri, jamur).

Mikroba-mikroba itu mencari inang baru untuk berkembang biak melalui penularan langsung ataupun tidak langsung, antara binatang dan manusia dengan cara berinteraksi, konsumsi (pangan), dan dalam daur ekosistem. Terkoneksinya manusia secara global mengakibatkan luasnya efek wabah sehingga berdampak pada kesehatan dan kematian secara global pula (Rachman 2020).

Krisis Regenerasi dan Reproduksi

Kondisi tenaga kerja pertanian Indonesia mengalami krisis yang akut. Dalam satu dekade terakhir, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa mengalami penurunan dari 43 persen pada 1993 menjadi 32 persen (BPS 2010). Terjadi penurunan rumah tangga pertanian (RTP) dari 31,170 juta (2003) menjadi 26,126 juta (2013).

Sekitar 5 juta RTP hilang (Sensus Pertanian, BPS 2013). Tenaga muda yang bekerja di pertanian tersisa 6,9 juta atau 11 persen dari total 62,92 jiwa generasi muda (BPS 2020). Ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia menghadapi bonus demografi dalam rentang waktu 2020–2030.

Sebelum masa pandemi Covid-19, angka pengangguran Indonesia sudah mencapai 7,5 juta jiwa dan diprediksi bertambah setiap tahun sekitar 2,5–3 juta jiwa. Kondisi pandemi semakin memperparah itu. Angka pengangguran mencapai 3 juta jiwa, naik dari kisaran 1,9 juta akibat lockdown per 16 April 2020.

Tanah Kosong untuk Pangan

Salah satu solusi cepat yang dapat ditempuh pada masa pandemi ini adalah optimalisasi potensi tanah telantar untuk pangan. Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengatur kelembagaan GTRA sampai dengan kabupaten/kota. Perlu dibentuk GTRA sampai dengan desa agar lebih efektif mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyebutkan bahwa terdapat sekitar 400.000 ha tanah yang ditelantarkan. Itu adalah potensi yang besar. Patut diingat bahwa dalam UUPA 1960, tindakan pemeliharaan tanah agar tidak telantar adalah kewajiban setiap pemegang hak (pasal 15), penelantaran tanah dapat dikenai tindak pidana (Ketentuan Pidana, pasal 52 UUPA 1960).

Pemerintah pusat perlu melakukan konsolidasi lintas kementerian dan kelembagaan untuk menghasilkan perencanaan nasional pemenuhan pangan berkelanjutan (national planning for sustainable food), dalam konteks keberlanjutan lintas generasi maupun ekologis. Perlu dilakukan realokasi APBD pemerintah daerah serta dana desa untuk melindungi dan bahkan memperluas lahan-lahan pangan di desa sekaligus bertujuan penyerapan tenaga kerja muda pertanian tersebut.

Inklusif

Dengan adanya kebijakan pertanahan yang inklusif untuk keberlanjutan pangan dan lintas generasi di era pandemi ini, diharapkan ia memiliki dampak yang meluas. Pandemi saat ini juga bisa menjadi proses degrowth dan kesempatan pemulihan alam sekaligus peningkatan kualitas manusia. Paradigma terakhir itu menekankan bahwa kemajuan umat manusia (human progress) tanpa pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah mungkin.

Degrowth, istilah yang menunjukkan adanya penurunan produksi dan konsumsi yang justru meningkatkan kehidupan manusia dan kondisi ekologis global hingga level lokal dalam jangka waktu singkat atau lama (in the short and long term) (Scheneider, Kaliis, dan Martinez-Alier 2010).

Pada usia 60 tahun UUPA 1960 ini, kita hidup di dalam usia bumi yang perlu diremajakan kembali. Kita yakin bahwa setiap krisis melahirkan kesempatan perubahan besar. Dimulai dengan kritis terhadap kapitalisasi pertanahan yang seakan tidak terbendung pada era Indonesia sekarang. Dan, inilah titik pijak mendasar agar kita terhindar dari multikrisis. (*)

Penulis adalah Ahmad Nashih Luthfi, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional





Back to top button