Historia

Mula Kaum Ibu Membincang Masalah Politik

Kongres Perempuan Indonesia (KPI) IV menandai perbedaan penting tiga kongres serupa sebelumnya. Jika pada KPI I sampai III pembahasan selalau berkaitan dengan hak perempuan di ranah perkawinan dan pendidikan, pada KPI IV para perempuan menitikberatkan diskusi pada peran perempuan dalam politik.

Meski pembahasan mengenai hak plih sudah dlakukan pada kongres ketiga, para perempuan masih sebatas untuk mempelajari dan melakukan riset lebih dalam. Baru pada kongres keempat mereka bersepakat untuk memperjuangkan posisinya di ranah politik melalaui tuntutan pemberian hak pilih.

Kongres yang diadakan di Semarang pada 25-28 Juli 1941 ini dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Sebanyak 13 organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Isteri Indonesia, Wanita Taman Siswa, dan lain-lain hadir untuk menyumbangkan buah pikir mereka. Kongres pada akhirnya menghasilkan beberapa keputusan seperti, sepakat mendukung Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan organisasi lainnya menolak wajib militer (militieplicht) terbatas bagi bangsa Indonesia.

Selain itu, kongres menyarankan pada Volksraad agar mendorong bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada sekolah menengah (HBS dan AMS). Mereka juga mendirikan empat komite yang masing-masing bertugas untuk memberantas buta huruf, menyelidiki kesempatan kerja perempuan Indonesia, mempelajari hukum Islam dalam perkawinan, dan memperbaiki ekonomi perempuan.

Pembahasan kongres didominasi soal hak pilih perempuan mengingat sejak 1930-an para perempuan Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan hak suara sama seperti lelaki. Di tahun-tahun sebelumnya, sedikit sekali catatan tentang perjuangan hak pilih perempuan pribumi.

Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia menyebut ada beberapa alasan yang mendasari kelambanan organisasi perempuan Indonesia dalam menyadari isu hak pilih.

Salah satunya, organisasi konservatif, biasanya berdasar agama, meyakini bahwa perempuan tidak siap untuk berperan dalam urusan politik dan tidak pernah didorong untuk melakukannya.

Selain itu, politik selalu diartikan sebagai dunia laki-laki. Namun ketika perempuan Indonesia menyaksikan seorang perempuan Belanda duduk di Dewan Rakyat, mereka tergugah untuk mendapatkan hak pilih juga.

Lewat keputusan kongres, mereka menolak sikap Minangkabauraad yang enggan memberikan hak pilih bagi kaum ibu. Sebaliknya, mereka mengajukan tuntutan pada Volksraad agar perempuan Indonesia mempunyai hak pilih aktif dan pasif. Sebagai tindak lanjut, kongres mengirimkan telegram pada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional Indonesia (Suroso), dan Gubernur Jenderal di Batavia tentang hak pilih perempuan.

“Setelah mendengar pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Rakyat, di mana sebagian besar anggotanya telah menyetujui hak untuk memilih bagi wanita, Kongres Perempuan Indonesia ke IV mohon agar hak pilih bagi kaum wanita dikabulkan,” demikian bunyi surat tersebut seperti tercatat dalam Sejarah Setengah Abad Kesatua Pergerakan Wanita Indonesia.

Soeroso yang menerima surat tersebut menyampaikannya dalam sidang Dewan Rakyat pada 4 September 1941. Sidang berlangsung cukup alot lantaran beberapa anggota Dewan Rakyat seperti T. de Raadt, Soeangkoepon, dan Loa Sek Hie, menolak memberikan hak pilih bagi perempuan pribumi.

Pemerintah Kolonial juga menanggapi tuntutan dari KPI pada sidang tanggal 9 September 1941. Mr. Van Hasselt, perwakilan dari Pemerintah Hindia Belanda, menyatakan belum saatnya memberi hak pilih pada perempuan Indonesia dan perempuan bangsa asing. Namun, secara prinsip pemerintah tidak keberatan pada hak pilih perempuan Indonesia dan bangsa asing.

Pernyatan itu mengecewakan para perempuan. Perjuangan mereka juga harus terhenti lantaran Jepang keburu masuk lalu membekukan KPI. Satu-satunya organisasi perempuan yang diperbolehkan adalah Fujinkai, organisasi perempuan bentukan Jepang yang berbau militeris. Rencana kongres kelima di Surabaya pimpinan Nyonya Sundari dari Putri Budi Sejati pun batal.

“Jaman kolonial Belanda itu yang terakhir adalah kongres perempuan Indonesia IV di Semarang tahun 1941. Jaman Jepang tidak ada apa-apa,” kata Maria Ullfah pada Dewi Fortuna Anwar dalam arsip rekaman sejarah lisan Arsip Nasional RI.

Hak Pilih Perempuan di Negeri Jajahan

KABAR pemberian hak pilih perempuan di Belanda memicu sejumlah aktivis perempuan di Hindia Belanda memperjuangkan hal serupa. Asosiasi Hak Pilih Perempuan atau dalam bahasa Belanda Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV) lalu mempelopori perjuangan itu pada awal abad ke-20. VVV adalah organisasi yang berpusat di Belanda dan diketuai aktivis perempuan Aletta Jacobs.

VVV di Batavia didirikan atas inisiatif Charlotte Jacobs, saudara perempuan Aletta. Dia ahli obat pertama di Belanda yang datang ke Hindia Belanda pada 1884 dan menetap selama hampir 30 tahun. Kedatangannya pertamakali bukan untuk urusan perjuangan hak pilih di negeri jajahan.

Cabang VVV pertamakali didirikan pada 1908. Pendirian cabang VVV, tulis Elsbeth Locher-Scholten dalam Women and the Colonial State, merupakan reaksi atas pemberian hak pilih bagi lelaki Eropa. Pendirian ini juga mendekati pemilihan Dewan Kota di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan kursi pada wakil perempuan. Namun begitu pemerintah menolaknya.

Pada 1918 cabang VVV di Hindia Belanda mengajukan usulan pada anggota Dewan Rakyat yang baru terbentuk untuk mendukung hak pilih perempuan dan meminta Gubernur Jenderal untuk memberikan kesempatan pada perempuan mengikuti pemilihan Dewan Kota.

Pada awal pendiriannya VVV memang hanya mengupayakan hak pilih bagi perempuan Belanda. Anggotanya didominasi oleh perempuan Belanda sejak awal mula berdiri. Beberapa anggota VVV yang menonjol merupakan istri dari pejabat penting atau anggota Volksraad.

“Bentuk awal feminisme Belanda di Hindia Belanda bisa dikatakan sangat Eurosentris, rasis, dan elitis,” tulis Elsbeth. Namun situasi negeri jajahan membuatnya harus menyesuaikan dengan perempuan dari ras yang berbeda untuk menguatkan kampanye tentang hak pilih.

Pada 1918 VVV meminta bantuan dari 14 organisasi perempuan Indonesia untuk membuat petisi penghapusan kata laki-laki dalam regulasi pemilihan Dewan Daerah. Hanya tiga organisasi yang merespons permintaan tersebut dan hanya satu , yakni PIKAT dari Manado yang mau membantu membuat petisi.

“Mereka (VVV) menemukan kesulitan karena minimnya perhatian perempuan Indonesia terkait hak pilih. Perngiriman surat dari VVV ke berbagai organisasi perempuan hanya sedikit mendapat respons,” tulis Susan Blackburn dalam Jakarta-Batavia: Socio-cultural Essays.

Ketika perempuan Belanda memperoleh hak pilih penuh pada 1919, mereka memutuskan untuk menggencarkan perjuangan akan hak pilih di negara jajahan. Mereka juga mengganti nama organisasi menjadi Asosiasi Hak Pilih Perempuan di Hindia Belanda (Vereeniging Voor Vrouwenkiesrecht in Nederlands Indie, VVVNI).

Anggota VVVNI mengikuti pertemuan pada 1919 di Dewan Rakyat yang membahas tentang hak pilih perempuan. Mereka mendapat dukungan untuk hak pilih perempuan di pemilihan Dewan Kota Batavia. “Soal hak pilih hanya masalah waktu. Kelak pemerintah Belanda akan memberikannya pada perempuan di Hindia Belanda sama seperti di Belanda,” kata Presiden VVVNI, nyonya Pannekoek-Nijman.

Ketika mengajukan usulan tentang hak pilih bagi semua ras pada 1920-an, VVVNI mendapat tantangan untuk membuktikan bahwa perempuan Indonesia, setidaknya yang berpendidikan, juga menginginkan hak pilih. VVVNI kemudian merekrut perempuan Indonesia dan menjalin hubungan dengan organisasi perempuan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan hak pilih perempuan.

Pada 1920-an, beberapa perempuan Indonesia bergabung dengan VVV karena tertarik untuk memperjuangkan hak pilih ketika sedikit sekali organisasi perempuan Indonesia memeperhatikan soal itu. Organisasi perempuan Indonesia lebih fokus pada masalah kesejahteraan perempuan, seperti perkawinan, pendidikan, dan nasib buruh.

Perempuan Indonesia yang ikut VVV sebagai anggota eksekutif adalah Rukmini Santoso, adik Kartini; Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung yang aktif melawan pernikahan anak; dan Nyonya Abdul Rachman (nama dirinya tidak diketahui) istri dari pejabat sipil di Jawa. Datu Tumenggung dan Nyonya Abdul Rachman menjadi penghubung antara VVV dan organisasi perempuan Indonesia yang berkembang pada 1920-an.

Hubungan antara VVVNI dan organisasi perempuan Indonesia agak sulit karena organisasi perempuan kebanyakan adalah organisasi sayap. Sama seperti organisasi induknya, organisasi perempuan Indonesia termasuk organisasi nasionalis. Pemimpin VVV, MA Stibbe Koch dan S van Overveldt-Biekart, tak bersimpati pada pergerakan nasionalisme. Mereka hanya ingin berjuang untuk mendapat hak pilih bagi perempuan berpendidikan, termasuk sebagian kecil perempuan Indonesia yang sudah mendapat pendidikan Barat.

“Sebetulnya, renggangnya hubungan VVV dengan organisasi perempuan bukan sepenuhnya salah pemimpin VVV yang anti gerakan nasionalis. Sampai 1930-an, organisasi perempuan dari seluruh kelompok ras hampir semuanya non-politis yang lebih banyak menyoroti masalah kesejahteraan sosial. Feminis Eropa di Batavia sangat eropasentris dan kesulitan terbesar mereka adalah menerima perkembangan nasionalisme pada 1920-an,” tulis Susan dalam Women and the State in Modern Indonesia. (historia)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close