Ekonomi

Warga Diharuskan Jual Buah Sawit ke PT SGSR Bupati Tapteng Marah

FaseBerita.ID – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani marah karena warganya di sekitar PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) di Kecamatan Sirandorung mewajibkan masyarakat menjual buah kelapa sawitnya ke perusahaan tersebut.

Tidak hanya wajib menjual hasil kebun sawitnya, tetapi pihak PT SGSR juga mewajibkan kutipan Rp30 per Kg dari hasil penjualan sawit masyarakat yang mereka beli.

Hal ini terungkap saat Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani melakukan pertemuan antara pihak masyarakat dan PT SGSR setelah adanya aduan dari warganya, Senin (21/12) di Ruangan Cendrawasi Kantor Bupati Tapteng.

Salah seorang warga Timbul Gaya warga Desa Marule, Kecamatan Sirandorung di hadapan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengungkapkan bahwa perusahaan membuat keputusan sepihak.

“Pihak perusahaan sudah mengeluarkan keputusan sepihak. Kami tidak boleh melintas dari lahan kebun sawit dan bila melewati areal kebun sawit kami diwajibkan menyetor Rp30 per kg. Ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun Pak Bupati. Kami juga Pak Bupati diwajibkan menjual hasil kebun sawit kami yang berada disekitar PT SGSR kepada pihak perusahaan,” kata Timbul.

Menanggapi keluhan masyarakat itu, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani marah dan mengambil sikap tegas.

“Saudara dari PT SGSR, anda mengutip retribusi sebesar Rp30 per Kg saat masyarakat saya melewati kebun anda membawa buah sawit milik mereka? Ini pungli. Saya tegaskan tidak ada lagi pengutipan. Kalau ada kutipan itu namanya restribusi, harus ada izinnya. Apa dasar saudara melakukan kutipan? Mana legalitasnya?” ucap Bakhtiar.

Dan terkait kewajiban warga menjual hasil kebun sawitnya ke PT SGSR, Bakhtiar juga dengan tegas hal ini merupakan hak warganya kepada siapa mereka menjualnya.

“Kebun Sawit yang dikelola masyarakat adalah hak warga saya. Mereka yang tanam, mereka yang rawat bukan Anda (PT SGSR). Tidak ada hak Anda mewajibkan masyarakat untuk menjual buah sawitnya kepada PT SGSR,” katanya.

Terkait warga tidak boleh melintas untuk ke kebunnya dari areal Kebun Sawit milik PT SGSR, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani pun memberikan solusi.

“Berikan akses kepada masyarakat untuk memanen di kebunya melalui areal PT SGSR setiap hari Kamis dan Jumat. Tetapi untuk memupuk dan merawat tanamannya silahkan kapan saja jangan ada batas harinya,” tegas Bakhtiar.

Tak hanya persoalan dilarang melintas, diwajibkan menjual hasil kebunnya dan dikenakan kutipan, di pertemuan ini terungkap adanya larangan hewan ternak kerbau warga dan bila melintas dikenai tarif per ekornya Rp30 ribu per ekor dari sebelumnya Rp200 ribu per ekor sekali melintas.

Selain itu, terungkap juga memaksa warga yang memiliki lahan di sekitar Kebun PT SGSR untuk menjual lahannya kepada PT SGSR atau masyarakat menyewakan lahannya ke perusahaan.

“Jangan paksa masyarakat saya menjual atau menyewakan lahannya kepada kalian (PT SGSR). Itu hak mereka, jangan gunakan cara-cara kalian untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat saya selagi saya menjabat Bupati Tapteng,” ucapnya.

Sementara terkait hewan ternak masyarakat yang dilarang masuk, pihak perwakilan Pengadilan Negeri Sibolga yang ikut hadir di pertemuan ini menjelaskan bahwa, areal hewan peternakan warga sudah ada keputusannya di mana diperbolehkan digembala.

“Kita akan lihat bersama-mana areal hewan ternak yang telah diputuskan PN Negeri Sibolga. Saya akan meminta secara resmi Surat dan petanya ke PN Sibolga dan akan turun bersama melihat areal tersebut, apakah masuk areal PT SGSR atau tidak? Tidak ada kutipan bagi hewan ternak yang melintas. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga hewan ternaknya jangan merusak tanaman milik PT SGSR,” kata Bakhtiar.

Sementara setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala BPN Tapanuli Tengah luas HGU PT SGSR hanya 6.957,06 hektar. Sementara pengakuan masyarakat sudah 11 ribu hektar.

“Saya tidak mengetahui apakah lahan PT SGSR seluas 6.957,06 atau 11 ribu sesuai pengakuan masyarakat. Saya akan minta DPRD untuk membentuk Pansus dan bersama masyarakat akan turun ke lapangan mengukur luas lahan PT SGSR sesuai dengan HGU. Jangan main-main, jika menyalahi aturan dan menjurus ke pidana, kami akan cabut izinnya,” sebut Bakhtiar.

Pada kesempatan ini, Bakhtiar dengan tegas meminta pihak perusahaan, agar kehadirannya bermamfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Bakhtiar juga memastikan akan mengeluarkan surat terkait hal ini.

Menanggapi hal itu, pihak PT SGSR menerima hasil keputusan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Hadir dipertemuan ini, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Asisten III Herman Suwito, Kadis Perizinan Tapteng Erwin Marpaung, Kadis Pertanian dan Peternakan Iskandar, Camat Sirandorung, Perwakilan Pihak Polres Tapteng, Kapolsek Manduamas, Perwakilan Kodim 02112, Perwakilan PN Sibolga, Perwakilan BPN Tapteng, Pihak PT SGSR dan Perwakilan Masyarakat. (dh/fabe)

USI