Ekonomi

UMKM Alternatif Perbaikan Ekonomi, Soal Regulasi jadi Kendala

FaseBerita.ID – Akibat pandemi Covid-19, iklim perekonomian dan ketenagakerjaan Indonesia morat-marit. Banyak perusahaan dan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang tertekan.

Selain itu, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan juga terus bergerak. Pengamat sosial politik Muhammad Riswandi menilai, negara belum maksimal mengatasinya.

Menurut dia, butuh upaya konkret. Seperti, fokus menyelematkan industri UMKM yang paling terpukul.

”Makanya butuh regulasi yang memberikan peluang bagi perbaikan ekonomi. Sekaligus solusi cepat atas ancaman yang ada,” ucap pria yang akrab disapa Atto itu.

Menilik pertumbuhan ekonomi nasional dalam 20 tahun terakhir, belum mampu menyentuh 7 persen per tahun. Ditambah, pada triwulan I, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen. Bahkan, banyak ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II lebih rendah. Mengingat, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) masif dilakukan pada pekan terakhir Maret dan awal April. Ditambah, ancaman ekonomi global di tahun ini akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Mendorong pengembangan UMKM menjadi alternatif. Dengan harapan, mampu menciptakan lapanga kerja. Namun, yang sering menjadi kendala UMKM untuk maju adalah soal regulasi. Khususnya, perizinan. ”Ekonomi yang kondusif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya regulasi afirmatif,” ujar dosen STIE Pelita Buana Makassar itu.

Atto menungkap, berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas serta obesitas regulasi di tanah air. Aturan tersebut menimbulkan tumpang tindih proses perizinan yang menyulitkan masyarakat mengembangkan usaha. Karena belum apa-apa sudah dihadapkan pada birokrasi yang panjang dan melelahkan.

”Tentu frustrasi. Sebagian menghentikan kegiatannya, ada juga yang mengambil jalan pintas dengan tindakan koruptif. Akibatnya, korupsi membudaya dan sistemik. Yang mampu bertahan di situasi ini hanya kelompok dengan modal usaha kuat dan besar. Dan itu bukan UMKM. Artinya, dalam rezim perizinan yang tumpang tindih seperti ini, UMKM sulit bernafas,” urainya.

Maka dari itu, Atto melihat RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR sebagai salah satu software untuk mengurai problem sengkarutnya mekanisme perizinan. Sekaligus stimulan bagi investasi dan pengembangan UMKM.

”Dalam konteks penyederhanaan regulasi khususnya perizinan untuk pengembangan UMKM, RUU Ciptaker ini perlu didukung sebagai upaya menghadapi situasi yang tidak menentu pasca Covid-19,” tandasnya. (JP)