Ekonomi

Tol Listrik Harus Sesuai Rencana Tata Kota

FaseBerita.ID – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berupaya merealisasikan proyek percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Jawa, PLN telah membangun tol listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kilo volt (KV) jalur Balaraja hingga Kembangan.

Tol listrik tersebut diharapkan bisa mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit ke pusat beban, mengoptimalisasi bauran energi primer dan operasi pembangkit. Sehingga, diharapkan memberi dampak penghematan biaya operasi PLN. Untuk itu, pembangunan tol listrik harus memerhatikan tata kota yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

“Selain untuk kawasan industri, tol listrik juga sangat dibutuhkan untuk sektor transportasi, terutama untuk transportasi massal. Banyak daerah akan menerapkan LRT (light rail transit), bagaimana kalau tidak tahu pemetaannya,” ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna dalam diskusi virtual bertajuk “Tol Listrik untuk Siapa?” Selasa (16/2).

Padahal PLN sudah seharusnya memenuhi target elektrifikasi 100 persen untuk berbagai kebutuhan. Karena itu, PLN harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Seharusnya PLN bisa lebih transparan dalam bersinergi dengan Pemda. Tapi selama ini RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2017-2026) yang dimiliki PLN tidak diketahui oleh pemerintah daerah,” ungkap Yayat.

Disisi lain saat ini PLN sudah melakukan pemetaan untuk posisi pembangkit dan jalur distribusi listrik di setiap wilayah. PLN bahkan mengubah jalur SUTET 500 KV yang seharusnya melalui jalur yang sudah tersedia pada SUTT 150 KV dan memilih membangun jalur baru yang melewati area pemukiman dalam pembangunan jalur tranmisi Kembangan-Balaraja.”Pemetaan ini hanya PLN yang tahu dan belum disosialisasikan,” kata Yayat.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai meskipun kebutuhan energi listrik tinggi namun PLN seharusnya memperhatikan peraturan yang ada dan mendengarkan keluhan warga. Dengan begitu embangunan SUTET tidak mendapat perlawanan dari warga sekitar.

Pasalnya dalam lampiran Perpres No 60 Tahun 2020 secara jelas disampaikan bahwa pembangunan SUTET 500 KV jalurnya harus tetap. Selain itu, setiap proyek nasional wajib taat dan mengikuti prinsip tata kelola yang baik.
”Program Strategis Nasional tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga amanah,” tegasnya. (jp/fabe)