Ekonomi

Stop Tagih Cicilan Kredit, Perbankan Diminta Patuhi Instruksi Presiden

FaseBerita.ID – Instruksi Presiden Jokowi untuk memberikan kelonggaran pembayaran cicilan kendaraan kepada pekerja harian dan UMKM selama setahun wajib dipatuhi dunia perbankan. Hal ini demi mencegah dampak ekonomi dari wabah virus Korona.

“Ini kan sudah jelas instruksi dari Presiden Jokowi memberi kelonggaran pembayaran cicilan, terutama kepada pekerja informal. Seharusnya perbankan segera melaksanakan, jangan ada dalih belum ada pemberitahuan,” ujar Ketua Umum Bara JP Viktor S Sirait.

Ia mengatakan kondisi pandemi Covid-19 ini merupakan bencana nasional non-alam dan itu sangat mempengaruhi penghasilan terutama pekerja informal. Menurutnya, instruksi Presiden Jokowi tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal dan tujuannya membantu rakyat, terutama pekerja informal.

“Ini karena COVID-19, dan semuanya sudah dipertimbangakan pemerintah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan memberi kelonggaran atau relaksasi cicilan kendaraaan selama satu tahun pada pekerja harian (informal) di tengah penyebaran virus Korona atau Covid-19 di Indonesia. Salah satunya, relaksasi kredit kendaraan bermotor roda dua pada tukang ojek.

“Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu,” ucap Jokowi dalam teleconference di Jakarta, Selasa, (24/3).

Jadi, para pekerja harian, kata Jokowi, tak perlu cemas dengan masalah cicilan kendaraannya.”Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama satu tahun,” tuturnya.

Jokowi juga menyebut OJK akan memberikan kelonggaran memberikan relaksasi kredit bagi UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. “Baik kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan yang non perbankan akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujar Jokowi.

Namun, faktanya beberapa bank, terutama bank BUMN, tampaknya belum mematuhi instruksi tersebut. Bank BRI dan Mandiri, misalnya, dari informasi yang diperoleh, masih meminta nasabah membayar angsuran dengan alasan informasi mengenai penangguhan pembayaran angsuran belum mereka terima.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif LBH Bara JP Dinalara Butar-Butar menambahkan penyebaran virus Korona Covid-19 yang semakin luas ke berbagai negara, menimbulkan keresahan dalam masyarakat. “Hal ini juga sangat berdampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat khususnya debitur mengalami ketidakmampuan untuk melakukan kewajibannya membayar cicilan,” kata Dina.

Menurutnya, dalam kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19, kewajiban debitur untuk sementara bisa dibaikan. “Ketidakmampuan debitur untuk melakukan cicilan atau pembayaran saat ini dapat dikategorikan sebagai force majeure,” ujarnya.

Ia juga menegaskan penagihan lewat debt colector multifinance atau leasing harus dihentikan. OJK harus secara tegas mengintruksikan kebijakan tersebut dan memberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas kepada perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

“Ini Agar tidak semakin menimbulkan keresahan masyarakat khususnya para debitur,” katanya. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button