HUT RI
Ekonomi

Stop Pembangunan Perumahan di Kawasan Hutan Lindung

TAPTENG, FaseBerita.ID – LSM Kupas Tumpas mengapresiasi langkah Pemkab Tapteng melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang akan menghentikan pengerjaan perumahan Griya Tulus Berlian setelah dinyatakan oleh Dinas PUPR masuk dalam kawasan hutan lindung. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelestarian hutan lindung.

Hal tersebut dikatakan Parulian Sihotang, Ketua LSM Kupas Tumpas menanggapi sikap Pemkab Tapteng yang tegas terhadap pengusaha perumahan yang diduga telah merusak hutan lindung.

“Harusnya, urus izin dulu (IMB), setelah izin keluar, baru membangun. Jangan membangun dulu, baru ngurus izin. Yang begini, harus ditertibkan oleh pemerintah. Kita dukung pemerintah melestarikan hutan lindung,” kata Parulian Sihotang diamini Sekretarisnya Juan Lumban Gaol, Selasa (7/1).

Karena menurut Parulian, Indonesia merupakan negara hukum yang harus ditaati setiap warga negaranya. “Di negara ini ada aturan yang harus dipatuhi. Gak bisa seenaknya saja membangun tanpa izin. Jangan setelah pemerintah menertibkan, pemerintah yang disalahkan. Laksanakan dulu kewajiban sebagai warga negara, baru menuntut hak,” ketusnya.

Selain IMB, LSM Kupas Tumpas juga menyinggung seputar izin tambang atau pengerukan bukit serta Amdal perumahan yang diduga juga belum ada. Pasalnya, kondisi pengerukan bukit yang kini dilakukan, dapat mengancam keselamatan warga sekitar. “Coba kita lihat, batu-batu besar di atas bukit itu, sangat mengancam keselamatan penghuni perumahan nantinya. Gimana kalau terjadi longsor, tentu bukan hanya tanah yang jatuh, batu-batu edar itupun pasti akan menggelinding ke bawah. Kita juga mempertanyakan izin pengerukan dan Amdalnya, apakah sudah ada, makanya langsung dikerjakan,” ketusnya.

Ditimpali Juan, yang meminta Pemkab Tapteng untuk mendesak pemilik perumahan untuk mengembalikan kondisi hutan lindung yang telah dirusak ke kondisi semula. “Kan mereka sudah mengeruk bukit hutan lindung itu, sudah ada juga rumah yang dibangun di sana. Harusnya pemerintah mendesak mereka memperbaiki kembali hutan lindung tersebut,” kata Juan.

Terpisah, Romauli Simamora yang dicoba ditemui di lokasi Perumahan Griya Tulus Berlian tidak berhasil ditemui.

Menurut dua pria yang ditemui di sekitar kantor pemasaran perumahan itu, Romauli sedang tidak berada di tempat.

“Lagi gak ada pengerjaan, jadi gak di sini dia. Kalau adapun pekerjaan, baru ia ke sini,” kata seorang pria paruh baya di lokasi perumahan.

Sebelumnya, sesuai surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapteng nomor 600/2884/DPUPR/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 perihal Advis Teknis Kesesuaian RTRW Kabupaten Tapteng menyatakan bahwa lokasi pembangunan perumahan Griya Tulus Berlian berada di kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, rencana pembangunan perumahan yang beralamat di Jalan Faisal Tanjung, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka tersebut akan dihentikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapteng, Erwin Marpaung dalam keterangan persnya diruang kerjanya, Senin (6/1). “Surat dari PU sudah keluar, yang menyatakan itu kawasan hutan lindung. Jadi, dikawasan itu dilarang membangun,” kata Erwin.

Terkait bangunan yang sudah sempat berdiri, mantan kepala dinas pertanahan Tapteng tersebut menyebut itu merupakan resiko pemilik perumahan. Karena menurutnya, sebelum pengajuan permohonan pengurusan izin disampaikan, pihak pengusaha sudah terlebih dahulu melakukan pembangunan. “Itu sudah resiko mereka. Coba lihat, tanggal berapa pengajuan mereka dan kapan mereka mulai membangun. Kan mereka sudah.membangun kian, baru ngurus izin,” ungkapnya.

Dengan terbitnya surat Dinas PUPR Tapteng tersebut, langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah mendatangi lokasi pembangunan, untuk memberitahu kalau pihak pengusaha dilarang melanjutkan pembangunan.

“Siang ini, kita mau kesana. Kita mau sampaikan izin surat dinas PU, kalau lahan itu masuk kawasan hutan lindung dan dilarang membangunan dilahan itu,” tegasnya.

Kemudian, masih kata Erwin, tak hanya mendatangi lokasi pembangunan, larangan melakukan pembangunan juga akan disampaikan melalui surat kepada pengusaha.”Habis itu, kita akan surati pengusahanya, memberitahukan dilarang membangun dikawasan itu. Karena, saya gak mau mengambil resiko, itu hutan lindung,” ketusnya.

Senada juga dikatakan Jamil, Kabid Tata Ruang Dinas PU Tapteng. Dia mengaku sangat menyesalkan langkah pengusaha yang tidak melakukan koordinasi ke Dinas PUPR Tapteng sebelum melakukan kegiatan konstruksi.

“Seharusnya, sebelum mereka membangun, mereka konfirmasi dulu ke kita. Biar gak terjadi kerugian besar. Sesuai dengan surat tersebut mereka tidak diperbolehkan membangun di sana,” tegas Jamil.

Diketahui, proses pembangunan perumahan Griya Tulus Berlian telah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu dan telah berdiri beberapa rumah tipe 36 dan rumah toko (Ruko). Sementara, dari surat permohonan pengurusan izin nomor 503/1760/DPMPPTSP/XI/2019 tertanggal 29 November 2019 yang dilayangkan pemilik perumahan atas nama Romauli Simamora kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Tapteng tertera rencana pembangunan pada lokasi tersebut berupa rumah tipe 36 sebanyak 56 unit dan ruko sebanyak 20 unit. (ts)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button