Ekonomi

Sewa Menunggak Mencapai Rp1,5 Miliar, Kios Pedagang Terancam Disegel

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Pemko Sibolga melalui Dinas Perindag dalam waktu dekat akan menindak tegas pemilik kios di Pasar Sibolga Nauli dan Pasar Inpres Aek Habil yang hingga kini masih menunggak sewa. Tindakan yang akan diberikan berupa penyegelan kios.

Dari data Disperindag melalui UPT Pasar, tercatat masih banyaknya pemilik yang belum bayar kewajibannya sejak tahun 2007. Hal tersebut membuat utang Disperindag ke kas daerah setiap tahun semakin menggunung. Kini, utang Disperindag tercatat sebesar Rp1.525.375.000 dari target yang dibebankan sebesar Rp1.718.175.000.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPT Pasar Johannes Panjaitan dalam keterangan persnya, Senin (18/11/2019).

Katanya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Satpol PP dan Damkar untuk melakukan penyegelan.

“Masih ada yang belum bayar dari tahun 2007. Kita sudah layangkan surat teguran pertama dan kedua. Ini, kita akan layangkan lagi surat teguran ketiga kepada pemilik kios yang manunggak sewa. Sanksi yang akan kita berikan kepada pemilik kios yang membandel, tidak mau membayar tunggakannya, Desember ini kita akan segel kiosnya.

Kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP. Karena, sisa piutang kios tercatat Rp1.525.375.000 dari target Rp1.718.175.000. Artinya, sudah ada yang kita tagih sebesar Rp193 juta. Padahal, perolehan itu tidak tercacat sebagai pendapatan di tahun ini,” kata Johannes di ruang kerjanya.

Sementara masih kata mantan KaUPT Terminal Sibolga ini menjelaskan, untuk piutang tahun berjalan, yakni tahun 2019, dari 790 total kios yang mereka kelola, sudah ada 101 kios yang membayar kewajibannya. Itu, berkat upaya pendekatan yang mereka lakukan terhadap pemilik kios.

“Beda piutang tahun lalu dengan piutang berjalan atau piutang tahun ini. Untuk tahun berjalan sudah terbayar Rp103.650.000 dari 101 kios. Total kios keseluruhan 790 kios. Kita tetap maksimalkan untuk perolehan PAD,” tukasnya.

Sekilas, Johannes menyinggung terkait monitoring Komisi II DPRD Sibolga beberapa hari lalu, yang menyebut anjloknya PAD dari sektor Pasar. Johannes tidak memungkiri hitungan tersebut, namun dijelaskannya, bahwa kendala yang mereka hadapi untuk mencapai target PAD tahun 2019 dikarenakan adanya kenaikan target yang terjadi pada pembahasan P-APBD Agustus yang lalu sebesar Rp305.000.000. Dimana saat itu, jabatan KaUPT Pasar masih dipegang oleh Effendy Dalimunthe.

“Pada pembahasan itu, belum saya kepala pasarnya. Jadi, ada kenaikan sebesar Rp305 juta pada pembahasan P-APBD 2019, dengan janji tarif retribusi parkir, karcis pedagang dan kios akan dinaikkan. Tapi yang jadi masalahnya, hingga kini belum ada dasar hukum untuk menaikkan tarif tersebut. Karena, belum keluarnya Perwal (Peraturan Walikota) untuk tarif baru tersebut. Makanya, sampai sekarang, belum ada tarif yang kita naikkan. Artinya, kita mengutip masih dengan harga lama. Sementara target PAD kita sudah tercatat di Dinas PKAD sebesar Rp1,7 miliar dari sebelumnya sebesar Rp1,4 miliar,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya akan berusaha maksimal untuk mencapai target yang telah dibebankan pada P-APBD tahun 2019. “Kalau kita hitung dari angka target sebelumnya Rp1,4 miliar, pencapaian kita sudah sekitar 80 persen atau sebesar Rp749.577.750. Karena ada penambahan, makanya tercatat pencapaian kita hanya sebesar 43 persen. Walaupun demikian, kita akan tetap upayakan, minimal setengah dari Rp305 juta akan kita tutupi, meski tanpa Perwal,” pungkasnya.

Sebelumnya, dari hasil monitoring Komisi II pada Rabu (13/11) lalu, menyebut anjloknya PAD dari sektor pasar karena lemahnya penagihan petugas UPT. Terbukti dari hasil pencapaian PAD tahun 2019 hingga November yang tercatat hanya sebesar Rp647.260.000 atau 43 persen dari target Rp1,7 miliar.

“Pasar, kita melihat masih sangat bermasalah. Terkait PAD pasar, kami menemukan lemahnya penagihan dari sektor retribusi. Target PAD tahun 2019 sebesar Rp1.744.050.000. Sementara, perolehannya masih Rp647.260.000 atau 43 persen. Sementara, ini sudah pertengahan bulan November. Untuk perolehan retribusi kios hanya 14 persen dari target Rp640.000.000. Bayangkan, sampai pertengahan nevember masih 43 persen.

Saya dan kawan-kawan di Komisi II tidak yakin ini bisa dicapai. Karena kinerja yang buruk mungkin, tidak solidnya tim dalam penagihan mungkin. Atau adanya kemerosotan penghasilan pedagang. Atau, pedagang juga ada yang membandel, tidak mau membayar kewajibannya,” kata Jamil Zeb Tumori Koordinator Komisi II dalam keterangan persnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil kembali dinas terkait guna membahas perolehan PAD dari sektor pasar yang sangat merosot. “Kalau begini kinerja, maka kita akan lakukan evaluasi dan menyarankan kepada wali kota, agar inilah salah satu penetapan sebagai pimpinan di tempat tersebut.

Jadi, monitoring ini terlalu banyak masalah. Makanya kita akan meminta data-data dan kami undang lagi pada tanggal 25 November ini dan mencek perolehan PAD dari sektor pasar. Bisa saja ada kebocoran, kenapa gak bisa tercapai, karena itu-itu ajanya yang ditagih.

Masa tidak ada perkembangan, masa turun, ada apa ini. Kami melihat ada yang kurang pas ini, bukan menuduh, sistemnya, disengaja atau tidak. Dan kita sudah minta pak Hendra (Kadis Perindag) untuk mencek ini,” ketus Jamil. (ts)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close