Ekonomi

Relokasi Investasi, 143 Perusahaan Asing Siap Masuk RI

FaseBerita.ID – Pandemi Covid-19 membawa pelajaran bahwa rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara. Indonesia pun dilirik sebagai negara tujuan relokasi investasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ada 143 perusahaan yang berencana merealokasi investasi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu, antara lain, berasal dari AS, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, dan Tiongkok.

“Data dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), 143 perusahaan itu memiliki potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujarnya pada HSBC Economic Forum di Jakarta, Rabu (16/9).

Airlangga menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dan hub rantai pasok global baru. Sebab, tak bisa dimungkiri banyak perusahaan multinasional yang mulai memindah industri dari Tiongkok ke negara-negara Asia lain, terutama kawasan Asia Tenggara.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan, sudah ada tiga perusahaan asing yang merealokasi investasi ke Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. ’’Ada pabrik kaca, otomotif, dan baterai. Akan launching akhir tahun ini.

Ini akan mendorong investasi bisa berjalan baik,’’ imbuhnya. Tiga perusahaan itu bahkan memanfaatkan sekitar 140 hektare lahan dari total lahan yang disediakan pemerintah, yaitu sekitar 4.000 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa seluruh perusahaan pelat merah akan terus bertransformasi. Salah satu upaya transformasi juga dilakukan pada industri farmasi. Erick menuturkan, pihaknya tengah menyusun pembangunan pabrik obat parasetamol di Indonesia. Rencana itu dilakukan dengan menggabungkan industri farmasi negara, yakni Bio Farma dan Kimia Farma.

’’Kita akan membangun pabrik parasetamol yang selama ini diimpor. Indofarma akan fokus di herbal dan kita sinergikan dengan grup rumah sakit kita yang jumlahnya 70,’’ tutur dia.

Airlangga melanjutkan, untuk mewujudkan iklim investasi yang positif, pemerintah mempersiapkan berbagai kebijakan. Antara lain, menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR. Hal yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, serta peningkatan investasi.

Lalu, menyusun daftar prioritas investasi. Daftar itu disusun dengan pendekatan picking the winners yang mencakup bidang-bidang usaha yang akan didorong dan diberi fasilitas, baik perpajakan maupun non perpajakan.

Selain itu, pengembangan koridor ekonomi Jawa bagian utara diharapkan mendorong pemanfaatan kawasan peruntukan industri (KPI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah juga menyusun inisiatif pembangunan superhub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan. Saat ini terdapat lima potensi lokasi superhub di Indonesia. Yakni, koridor Bali–Nusa Tenggara, koridor Sulawesi Utara (Manado–Likupang–Bitung), Batam–Bintan–Karimun–Tanjungpinang (BBKT), kawasan ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur, dan kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat.

Sementara itu, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) mengklaim bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar selama tujuh pekan terakhir. Nilainya Rp 87,5 triliun untuk tiga klaster pemulihan ekonomi, yakni perlindungan sosial, UMKM, serta sektoral K/L dan pemda.

”Kami akan berusaha keras agar bisa meningkatkan menjadi Rp 100 triliunan di akhir September ini,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden kemarin. Secara keseluruhan, anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 240,9 triliun hingga 14 September lalu.

Menurut Budi, masih ada waktu kurang lebih dua pekan untuk menggelontorkan setidaknya Rp 15 triliun hingga akhir September. Sehingga bisa tercapai target Rp 100 triliun. ”Efek multiplier-nya bisa sangat membantu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III ini,” lanjut wakil menteri BUMN itu.

Pada bagian lain, sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan kepala perwakilan UNICEF di Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengadaan vaksin dengan harga terjangkau. Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan, perjanjian itu merupakan pembaruan dari MoU pada 2004. Dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah pembelian vaksin.

Pengadaan dan pembelian vaksin akan dilakukan melalui supply division UNICEF yang berada di Denmark.

Oscar yakin dengan cara itu Indonesia dapat membeli vaksin dengan jumlah yang lebih besar dan murah.

Kemitraan tersebut akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaccine dengan harga sepertiga dari pasar. (dc/int)





Back to top button