Ekonomi

PKH dan BPNT Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 9 Persen

FaseBerita.ID – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan berbagai langkah nyata dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Pesiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Pemerintah sangat serius mewujudkan tujuan tersebut dan khusus untuk Kementerian Sosial mempunyai empat langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan hingga 9 persen di akhir 2019,” tutur Mensos.

Keempat hal tersebut adalah perluasan target dan kenaikan anggaran program, transformasi penyaluran bantuan, integrasi bansos berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan pendampingan sosial.

Pertama, perluasan target dan kenaikan anggaran program. Dalam lima tahun terakhir jumlah penerima bansos terus meningkat berseiring dengan kenaikan anggaran bansos. “Dengan anggaran yang signifikan diharapkan terjadi percepatan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia,” kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

Data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mencatat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM di Tahun 2014 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Anggaran PKH sejak 2014 meningkat secara drastis dari Rp5,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp34,4 triliun di tahun 2019.

“PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan,” tutur orang nomor satu di Kementerian Sosial ini.

Kedua, adalah transformasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar penyalurannya memenuhi unsur 6T yakni tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas.

“Untuk mewujudkan bansos yang 6T, Kementerian Sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana KPM yang sebelumnya menerima bantuan dalam bentuk beras beralih ke BPNT menerima uang untuk dibelanjakan bahan pangan,” terangnya.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mencatat bantuan Beras Sejahtera pada tahun 2016 telah menjangkau 15,6 juta keluarga.

Tahun 2017 mulai dilaksanakan transformasi bertahap dari Rastra ke BPNT. Pada 2019 seluruh bansos pangan telah beralih ke BPNT yakni 15,6 juta KPM.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT secara non tunai dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini merupakan Kartu Debit yang dikeluarkan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Melalui inovasi teknologi perbankan yang dilakukan Himbara. KKS dapat merekam data penerima, berfungsi sebagai tabungan, dan dompet elektronik untuk belanja dari alokasi kuota.

“KKS merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan dengan sistem perbankan dan transaksi digital,” terangnya.

Ketiga, adalah upaya mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi didasarkan pada Data Terpadu yang dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

SIKS-NG merupakan sistem informasi pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pemutakhiran Data Terpadu dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG dan hasil pemutakhiran ditetapkan oleh Menteri Sosial dua kali dalam satu tahun.

Dengan adanya Data Terpadu yang valid dan termutakhirkan akan menjadi rujukan bagi berbagai program bantuan atau subsidi oleh pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran. Data Terpadu juga menjadi rujukan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Ke depan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat dan daerah menggunakan data yang sama. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat dalam penanggulangan kemiskinan,” terang Menteri Sosial.

Keempat, adalah memastikan perubahan perilaku positif KPM melalui pendampingan sosial.“Untuk mendorong kemandirian KPM, kami siapkan Pendamping PKH yang secara secara massif membimbing KPM dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS),” katanya. (int/pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button