Ekonomi

Perbaiki Neraca Transaksi Berjalan, Ekspor Jasa Kini Bebas Pajak

FaseBerita.ID – Untuk mendorong ekspor dan memperbaiki neraca transaksi berjalan, pemerintah terus memperbanyak fasilitas fiskal. Kali ini ekspor jasa menjadi sasaran pemerintah.

Caranya, memperluas jenis ekspor jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai (PNN) dengan tarif 0 persen. Artinya, jenis usaha yang tidak dikenai PPN akan lebih banyak. Perluasan jenis ekspor jasa tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

“Dengan demikian, jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia itu tidak dikenai PPN,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama seperti dikutip Jawa Pos, Minggu (7/4).

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0 persen harus memenuhi dua persyaratan formal. Yaitu, kegiatan ekspor tersebut didasarkan atas perjanjian tertulis dan terdapat bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada PKP (pengusaha kena pajak) yang melakukan ekspor.

Baca juga: Asahan Luncurkan Aplikasi Pintar Pemberitahuan Pajak

Perjanjian tertulis harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, perincian kegiatan, serta nilai penyerahan jasanya. “Dalam hal persyaratan formal tersebut, jika tidak terpenuhi, penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen,” lanjut Yoga.



Pascasarjana

Unefa
1 2Laman berikutnya
Back to top button