Ekonomi

OJK Tambah Paket Kebijakan Stimulus Covid-19 untuk Perbankan

FaseBerita.ID –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuditas dan permodalan kepada perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak  pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian  sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil,” terang Deputi Komisioner Humas Dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Dalam hal ini, paket kebijakan stimulus lanjutan itu berlaku bagi bank umum konvensional dan syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR syariah.

Bagi bank umum konvensional dan syariah adalah penambahan relaksasi pelaporan, perlakuan, governance atas kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi. Untuk pelaporan, OJK memberikan fasilitas untuk melaporkan kredit dan pembiayaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Bank dapat mengisi kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi “Covid-19”.

Kemudian, untuk perlakuan kredit atau pembiayaan restrukturisasi, OJK mengecualikan perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Lalu, persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

Dari segi penyesuaian implementasi selama periode relaksasi, di mana sebelumnya perbankan berkewajiban memenuhi syarat Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5 persen dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.

Lalu, untuk kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara  serendah-rendahnya sebesar 85 persen sampai dengan 31 Maret 2021. Bank juga wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100 persen paling lambat 30 April 2021.

Dari sisi penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan juga dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa  memperhitungkan periode relaksasi.

“Keempat, kewajiban penyediaan dana pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5 persen anggaran biaya sumber daya manusia,” tuturnya.

Sedangkan kebijakan relaksasi untuk BPR dan BPRS dapat membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5 persen atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Kedua, adalah penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Dari segi AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan juga dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat  permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19.

Terakhir, bagi BPR dan BPRS pun dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, sebelumnya OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan. Sampai posisi 18 Mei 2020, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp458,8 triliun.

Sementara untuk perusahaan pembiayaan posisi 26 Mei 2020, dari 183 perusahaan pembiayaan sudah melakukan restrukturisasi sebanyak 2,1 juta kontrak dengan jumlah outstanding Rp 66,78 triliun. (JP)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker