Ekonomi

Mendes: Realisasi Penyaluran BLT Desa Lebih dari Rp660 Miliar

FaseBerita.ID – Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam merespons dampak wabah Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu jaring pengaman sosial yang digulirkan yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) Desa yang diambilkan dari maksimal 35 persen anggaran dana desa di masing-masing desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan, hingga pekan lalu, realisasi penyaluran dana desa sudah menjangkau lebih dari 11 ribu desa.

“Laporan yang baru saya terima, sekitar 11 ribu desa yang sudah menyalurkan BLT Desa, dengan jumlah penerima 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total dana Rp 660 miliar,” katanya kepada JawaPos.com, akhir pekan lalu.

Abdul Halim menyontohkan, di Jawa Timur, sudah ada beberapa kabupaten yang telah menyalurkan 100 persen BLT Desa. Demikian juga dengan penyaluran BLT Desa di provinsi lain.

“Karena memang warga masyarakat sudah menunggu. Dan saya berkali-kali mengimbau dan meminta kepada Bupati/Wali Kota untuk percepat dalam sinkronisasi, supaya Kepala Desa bisa segera menyalurkan dana desa yang duitnya sudah ada di rekening desa masing-masing,” katanya dalam webinar pekan lalu.

Lebih lanjut dia menginstruksikan agar BLT Desa bisa segera disalurkan ke masyarakat KPM sebelum Hari Raya. Abdul Halim mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, hampir semua kabupaten menjanjikan BLT Desa tahap pertama akan disalurkan sebelum Lebaran.

“Mudah-mudahan itu betul, karena ditunggu oleh rakyat, dan jangan biarkan rakyat kita kelaparan,” pungkasnya.

Asal tahu saja, BLT Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) yang disediakan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sasarannya adalah warga miskin di perdesaan yang belum terjaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (Kartu Sembako), bansos tunai Kemensos, serta Program Kartu Prakerja.

Ada rumus atau patokan untuk penyediaan BLT Dana Desa ini. Pertama, untuk desa yang memiliki Dana Desa di bawah Rp 800 juta per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 25 persen dari Dana Desa.

Kedua, untuk desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 30 persen. Terakhir, untuk desa yang memiliki Dana Desa di atas Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 35 persen. (JP)