Ekonomi

Mafia Migas Masih Berkeliaran!

FaseBerita.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali berbicara tentang mafia migas (minyak dan gas) dalam beberapa kesempatan. Jokowi juga sudah memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Pertamima Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk memberantas mafia migas.

Mafia migas bisa dibilang seperti lagu lama yang terus terngiang-ngiang. Sudah beberapa kali dicoba untuk diberantas. Lalu apakah benar mereka masih berkeliaran memburu rente?

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menjelaskan, mafia migas sebenarnya erat kaitannya dengan impor migas. Dia meyakini hal itu, sebab hal itu juga menjadi temuan saat dia menjadi Tim Anti Mafia Migas yang pernah diketuai oleh Faisal Basri.

“Jadi kalau berdasarkan pada hasil temuan kami dulu, kemudian melihat gejala sekarang ini, salah satu indikatornya memang peningkatan impor migas, dan mafia migas bermain di impor tadi, berburu di impor,” terangnya, Minggu (19/1/2020).

Besarnya impor migas memang sudah menjadi perhatian Jokowi. Presiden mengaku sudah mengantongi nama dalang di balik impor migas yang mencapai 800 ribu barel per hari.

Fahmi melanjutkan, lantaran bermain di dalam kegiatan impor, para mafia migas ini melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pembangunan kilang. Termasuk rencana-rencana Pertamina bangun kilang.

“Ada upaya sistemik menghalangi pembangunan kilang. Itu kan dikeluhkan Jokowi juga, sudah 35 tahun Pertamina tidak membangun kilang, padahal banyak juga investor seperti Saudi Aramco, ada Rusia, ada OOG (Overseas Oil & Gas) Oman itu sudah dalam tahap penandatanganan framework agreement, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa direalisasikan,” tuturnya.

Berdasarkan hal itu, Fahmi yang juga pernah ditugasi memberantas mafia migas yakin, mereka mafia migas masih berkeliaran dan melancarkan aksinya.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Keduanya membahas masalah tingginya harga gas industri yang salah satunya disebabkan adanya permainan mafia migas.

Begini Cara Mafia Bikin RI Betah Impor Minyak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor migas alias mafia. Dirinya mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik tekor neraca perdagangan Indonesia.

Jokowi memang kerap kali kesal karena Indonesia impor minyak terus-menerus sehingga menyebabkan neraca perdagangan Indonesia negatif. Dirinya pun meminta agar kilang-kilang dibangun untuk memproduksi minyak sementara mafia migas berupaya menghalang-halangi. Lantas bisakah Jokowi melawan mafia migas?

Harus Bangun Kilang

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai pembuktian Jokowi mampu atau tidak membasmi mafia migas adalah dengan melihat pembangunan kilang minyak. Jika kilang yang selama ini mangkrak bisa dibangun artinya Jokowi berhasil.”Nah maka indikator kalau misalnya Jokowi sudah tahu orangnya (mafia migas) dan siap digigit, maka saya kira indikator yang digunakan kalau ketika kilang tadi bisa dibangun maka mafia migas sudah digigit,” kata Fahmy.

Sebaliknya, jika kilang yang mau dibangun tetap terbengkalai, artinya mafia migas masih berkuasa untuk membuat Indonesia ketergantungan impor.

“Kalau kilang tadi masih terkatung-katung maka dibalik kandasnya pembangunan kilang itu ada mafia migas dan Jokowi nggak mampu menggigitnya,” ujarnya.

Fahmy menjelaskan bahwa mafia migas memang selalu berupaya menghalang-halangi pembangunan kilang agar Indonesia tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Itu berdasarkan temuan pihaknya selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Jokowi pada 2014-2015 lalu.

“Hasil temuan dari tim anti mafia migas beberapa waktu yang lalu bahwa ada mafia migas yang bermain di impor dan itu dia akan menghalangi dalam pembangunan kilang,” tambah Fahmy.

Fahmy memperkirakan mafia migas berada di dalam sistem yang mampu mempengaruhi Indonesia melakukan impor minyak, baik di dalam PT Pertamina (Persero) maupun di kementerian/lembaga terkait.

“Ya jadi saya sebutnya dengan sistem ya karena dia sudah jadi sistem yang inheren (melekat) di lembaga-lembaga pengambil keputusan,” kata dia.

“Jadi dia oknum-oknum mafia migas itu ada di mana-mana, ada di Pertamina. Yang saya maksud dengan sistem tadi, dia ada di struktur organisasi Pertamina, ada di struktur organisasi departemen tertentu,” lanjutnya.

Mereka berada di dalam sistem sehingga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang ujung-ujungnya mengarahkan Indonesia harus impor migas.

“Nah jadi mereka tadi saya katakan dia ada di sistem sehingga bisa mempengaruhi, pertama pengambil keputusan, kemudian dia bisa membuat suatu kebijakan sehingga itu tetap mendorong impor BBM dapat dilakukan,” tambahnya.

Fahmy menjelaskan bahwa cara mafia migas membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor minyak memang dengan menghalangi pembangunan kilang. Itu berdasarkan temuan pihaknya selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Jokowi pada 2014-2015 Lalu.

“Misalnya gini, dalam pembangunan kilang misalnya itu ya. Nah ini bagi kami tim itu, itu sangat anomali ya karena bertahun-tahun seperti dikatakan Jokowi juga sudah bertahun-tahun ya tidak bisa dibangun,” kata dia.Dia mencontohkan, banyak investor yang bersedia untuk membangun kilang di Indonesia, mulai dari Saudi Aramco, Rosneft Oil Company, hingga Overseas Oil & Gas (OOG). Namun prosesnya berjalan sangat lambat.

Dia mencurigai ada kesengajaan untuk membuat rencana investasi pembangunan kilang tersebut tak berjalan mulus. Tujuannya agar Indonesia gagal memiliki kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Nah ini kan aneh ya. Maka itu menguatkan indikasi bahwa itu adalah permainan mafia migas,” sebutnya.

Dari setiap impor minyak yang dilakukan Indonesia, mafia migas ini mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dialirkan ke berbagai pihak sebagai suap untuk mengamankan praktik tersebut.

Fahmy menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tidak bisa bekerja sendiri menghadapi mafia migas. Dirinya menjelaskan bahwa mafia migas sudah melekat dalam sistem pemerintahan maupun di tubuh Pertamina. Jokowi perlu menggebrak sistem yang dinilai menjadi celah mafia migas.

Menurutnya, dalam dua hal itu Ahok bisa diandalkan untuk membantu pemerintah. Dia menilai Ahok bisa membuat Pertamina lebih baik dan transparan. (dtc/int)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker