Ekonomi

KPPU Selidiki Proses Kelambanan RIPH Bawang Putih

FaseBerita.ID – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik dasar argumen urgensi penunjukkan Bulog mengimpor bawang putih tanpa wajib tanam 5 persen dari kuota impor.

Komisi tetap menyerukan, pemerintah membatalkan rencana impor itu. Komisi menyelidiki pula dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisi mencari tahu, apakah ada kesengajaan kelambanan proses, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan menunjuk Bulog. “Atau ada miss juga kenapa perencanaannya RIPH-nya jadi molor. Jadi kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain “nakal” katanya Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Jumat (5/4).

Ia mengungkapkan, pihaknya memang memantau penunjukkan impor oleh Bulog ini. Dan, terhadap kebijakan tersebut. pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dipanggil.

KPPU mengakui, keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sejatinya dapat dipahami, jika keadaan tersebut benar-benar darurat. Jika tidak, seharusnya impor tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain,” imbuh Guntur.



Pascasarjana

Unefa
1 2Laman berikutnya
Back to top button